Suara.com - Buntut dari disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah saat sidang paripurna beberapa hari lalu, demonstrasi di berbagai daerah pecah.
Atas hal ini, DPR dan pemerintah dinilai abai terhadap aspirasi rakyat yang menganggap Omnibus Law sarat akan kepentingan golongan atas.
Kecaman pedas kepada pemerintah datang dari berbagai pihak salah satunya dari intelektual Nahdhatul Ulama Ulil Abshar Abdalla.
Sosok yang akrab disapa Gus Ulil ini menumpahkan kekesalannya kepada pemerintah melalui akun Twitternya @ulil.
"Ini bukan Orde Reformasi. Ini adalah Orde Tuli. Orde yang ditandai dengan sikap pemerintah yang makin insuler, "self-contained", ndak mau mendengarkan publik," tulisnya Jumat (09/10/2020).
Menurutnya, yang didengar pemerintah saat ini hanyalah rezim oligarki bukan usulan rakyat.
"Ya, saya pakai istilah ini: OLIGARKI," tegas Ulil melanjutkan.
Apa yang dilontarkan Ulil tersebut memancing reaksi dari sesama kalangan Nahdhatul Ulama yakni Alissa Wahid.
Putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid ini menyanggah pandangan Ulil karena menurutnya, pemerintah tidak sepenuhnya tuli.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law, 173 Sepeda Sewa Dirusak dan Dibakar Massa Aksi
"Saya tidak setuju dengan pernyataan mas @ulil ini. Masih ada kok hal-hal yang disampaikan publik & didengar pemerintah. Misalnya soal rumah ibadah yang diintimidasi, begitu netizen bersuara, ya didengar," sergah Alissa.
Perempuan yang aktif di gerakan sosial melalui gerakan Gusdurian ini mengakui, kekurangan pemerintah memang masih banyak tapi tidak boleh dipukul rata.
"Bahwa masih banyak yg diabaikan, iya. Tapi jangan overgeneralisasi, please," imbuhnya.
Sejurus kemudian, klarifikasi atas pendapat Alissa itu langsung datang dari Ulil Abshar.
"Mohon maaf, Mbak. Statemen saya harus dibaca dalam konteks dua isu yang saya bahas: kengototan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak, dan UU Ciptaker. Dalam dua isu ini, pemerintah saya anggap tuli," timpal Ulil.
Perdebatan dua tokoh NU ini memantik warganet untuk saling bertukar argumentasi.
Berita Terkait
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Pekerja Gaji Under 10 Juta Bebas Pajak, Netizen: Antara Bahagia dan Curiga
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Shutdown AS Terjadi Lagi! Inilah 7 Fakta Penting yang Harus Anda Tahu
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan