Suara.com - Sejumlah spanduk bertuliskan kampanye anti terpasang di sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Menariknya salah satu spanduk bertuliskan bahwa KAMI terbukti menunggangi demo buruh dan pelajar.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, spanduk-spanduk itu terpasang dengan diikatkan di antara pohon-pohon taman Jalan Merdeka Barat ke arah Istana.
Spanduk itu berukuran kurang lebih 2 sampai 3 meter.
Menariknya diantara spanduk itu, terlihat beberapa yang bertuliskan bahwa demo buruh dan pelajar disebut ditunggangi oleh KAMI.
"KAMI Terbukti MENUNGGANGI AKSI DEMO BURUH & PELAJAR," tulis kalimat dalam spanduk seperti apa yang dilihat oleh Suara.com, di lokasi.
Sementara itu, belum diketahui siapa yang memasang dan bertanggung jawab atas spanduk-spanduk tersebut. Tak diketahui juga kapan spanduk-spanduk itu dipasang.
Adapun di hari ini sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Mereka ingin menyampaikan aspirasinya ke Istana Negara namun tertahan di depan Kementerian Pariwisata.
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Pendemo Mulai Berdatangan ke DPRD Sumut
Sementara itu, adapun orator dari atas mobil komando mempertanyakan mengapa pihaknya ditahan di area Patung Kuda, Kementerian Pariwisata. Buruh menginginkan menggelar aksi di depan Istana agar didengar presiden.
"Surat pemberitahuan kami jelas kami ingin menggelar aksi di Istana. Di Kementerian Pariwisata saja tak didengar apalagi di Istana," kata salah satu orator.
Menurut orator, buruh yang menggelar aksi hari ini telah merasa dibohongi dan tak terakomodir. Mereka menuntut presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.
Sebelumnya, Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, mengatakan, aksi ini akan digelar mulai pukul 11.00 WIB.
Menurutnya, aksi ini akan diikuti sekitar 2.000 buruh.
Tag
Berita Terkait
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp6 Juta, Gubernur Pramono Malah Tak Bisa Ditemui, Ada Apa?
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri