Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan memberikan kritik kepada Joko Widodo - Maruf Amin, persis ketika keduanya genap setahun menjadi presiden dan wakil presiden, Selasa (20/10/2020).
Koordinator KontraS Fadia Maulidiyanti menyebut, sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan pada era Jokowi.
Penurunan demokratisasi itu bisa ditinjau dari, pertama, terjadinya penyempitan ruang masyarakat sipil, di mana banyak sekali penggembosan ruang kritik dari masyarakat.
"Pengawasan berlebih yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ancaman pidana bagi masyarakat yang menyuarakan pendapatnya baik melalui media daring maupun langsung," ungkap Fadia kepada Suara.com, Selasa (20/10/2020).
Kedua, budaya kekerasan, dan pola yang terus berulang, di mana angka represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan terus meningkat.
"Ketiga, pelibatan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen pada urusan-urusan sipil, khususnya pada era pandemi di mana sekuritisasi dijadikan prioritas pada era pandemi yang jelas-jelas tidak tepat guna dan penempatan kepolisian di jabatan-jabatan sipil," ungkap Fadia.
Keempat, masih saja pemerintah tetap mengabaikan agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Apalagi, ditambah adanya beberapa terduga pelanggaran HAM berat masa lalu di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
"Baru-baru ini Jokowi baru saja menyetujui pengangkatan eks-tim mawar di Kementerian Pertahanan," tegas Fadia
Baca Juga: Ledakan Petasan, Kapolres: Adik-adik Ayo Tertib, Orang Tua Nunggu di Rumah
Terakhir, kelima, kata Fadia, tertutupnya pemerintah dalam pembuatan kebijakan terhadap pelibatan masyarakat sipil yang memang tidak pro terhadap rakyat kecil.
Dalih pemerintah selalu mengaitkan Pandemi Covid-19 yang kini melanda Indonesia, sehingga adanya keterbatasan ruang agar tak melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan.
"Era pandemi yang dijadikan dalih oleh pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan yang tidak konsensus dengan masyarakat secara diam-diam sehingga menimbulkan kontroversi dan amarah publik," ucap Fadia
Maka itu, Fadia menilai penurunan demokrasi di Indonesia kini tengah terjadi. Era Jokowi ini mencerminkan Indonesia kembali mundur menjadi sistem jaman orde baru.
"Sehingga resesi demokrasi ini sebenarnya mencerminkan bahwa Indonesia kembali ke arah Orde Baru atau Otoritarianisme dengan gaya baru di era modern seperti saat ini."
Berita Terkait
-
Ledakan Petasan, Kapolres: Adik-adik Ayo Tertib, Orang Tua Nunggu di Rumah
-
Massa Letuskan Petasan, Polisi: di Sini Kita Saudara, Jangan Buat Rusuh!
-
Meski Sedang Didemo, Jokowi Tetap Terima PM Jepang di Istana Bogor
-
Demo Mahasiswa Bubar, PM Jepang Tiba di Istana Bogor Temui Jokowi
-
Massa Tak Beralmamater Dekati Barisan Mahasiswa, Orator: Hati-hati Penyusup
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
Terkini
-
Balas Kematian Warga Sipil, Iran Serang Fasilitas Militer AS di Dua Negara Teluk
-
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di MPR, Ma'ruf Cahyono Kembali Diperiksa
-
Disrupsi AI: Bagaimana Teknologi Bisa Tingkatkan Kemampuan Berbahasa
-
Jejak Karier Febrie Adriansyah, Dari Jaksa di Jambi Hingga Jadi Jampidsus yang Dijaga Ketat TNI
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Ungkap Risiko Timbunan Sampah, Begini Penjelasan Peneliti BRIN
-
DPR Warning Keras, Tak Boleh Ada Pihak Intervensi Kasus Korupsi Batu Bara
-
Menag Perketat Syarat Jadi Kyai dan Pesantren Usai Marak Kasus Pelecehan
-
Uang yang Disita KPK dari Bupati Kuansing Ternyata Bagian dari 'Kembalian' Menhut Raja Juli
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus, Pengamat Nilai Batas Ranah Sipil dan Militer Mulai Kabur
-
Santri Korban Pembakaran di Ponpes Lombok Alami Trauma Berat, Sering Teriak dan Halusinasi