Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyiapkan strategi komunikasi publik untuk menjelaskan manfaat vaksin dan peta jalan (roadmap) vaksinasi.
Strategi komunikasi kepada publik kata Jokowi penting untuk dijelaskan kepada masyarakat.
"Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini di-back up Kominfo. Dijelaskan komprehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi," ujar Jokowi rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).
Jokowi berharap dengan adanya strategi komunikasi publik, dapat mencegah terjadinya disinformasi atau penyebaran berita hoaks terkait vaksin dan proses pelaksanaan vaksinasi.
"Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoax dari berbagai platform di berbagai media yang ada," tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta jajarannya melibatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jokowi beralasan pelibatan organisasi keagamaan itu memastikan kepada masyarakat vaksin tersebut halal.
"Juga kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi menginginkan timeline pelaksanaan vaksinasi segera diselesaikan.
"Saya minta timeline diselesaikan secara memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung," ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 Jangan Tergesa-gesa
Selain itu, Jokowi juga meminta memperhatikan jalur distribusi dan internal interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.
"Jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yg akan digunakan per wilayah, daerah ini kapan, ini detil. Saya minta detail sekali. daerah ini kapan, daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan secara detail," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta dilakukan pelatihan dan simulasi untuk tenaga kesehatan, tenaga keamanan ataupun relawan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Yang terakhir, lakukan pelatihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan yang nanti atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi," katanya.
Berita Terkait
-
Pemantauan Aktif Vaksinasi Dengue di DKI Jakarta: Kolaborasi Menuju Nol Kematian 2030
-
Benarkah Vaksinasi Campak Bisa Picu Kecacatan Anak? Ini Penjelasan Dokter
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
MK Minta Pemohon Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru Cermati Gugatan Agar Tidak Bersifat Prematur