Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyiapkan strategi komunikasi publik untuk menjelaskan manfaat vaksin dan peta jalan (roadmap) vaksinasi.
Strategi komunikasi kepada publik kata Jokowi penting untuk dijelaskan kepada masyarakat.
"Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini di-back up Kominfo. Dijelaskan komprehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi," ujar Jokowi rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).
Jokowi berharap dengan adanya strategi komunikasi publik, dapat mencegah terjadinya disinformasi atau penyebaran berita hoaks terkait vaksin dan proses pelaksanaan vaksinasi.
"Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoax dari berbagai platform di berbagai media yang ada," tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta jajarannya melibatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jokowi beralasan pelibatan organisasi keagamaan itu memastikan kepada masyarakat vaksin tersebut halal.
"Juga kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi menginginkan timeline pelaksanaan vaksinasi segera diselesaikan.
"Saya minta timeline diselesaikan secara memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung," ucap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 Jangan Tergesa-gesa
Selain itu, Jokowi juga meminta memperhatikan jalur distribusi dan internal interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.
"Jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yg akan digunakan per wilayah, daerah ini kapan, ini detil. Saya minta detail sekali. daerah ini kapan, daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan secara detail," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta dilakukan pelatihan dan simulasi untuk tenaga kesehatan, tenaga keamanan ataupun relawan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Yang terakhir, lakukan pelatihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan yang nanti atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi," katanya.
Berita Terkait
-
Pemantauan Aktif Vaksinasi Dengue di DKI Jakarta: Kolaborasi Menuju Nol Kematian 2030
-
Benarkah Vaksinasi Campak Bisa Picu Kecacatan Anak? Ini Penjelasan Dokter
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
Terkini
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan