Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menyinggung penegakan aturan protokol kesehatan pandemi Covid-19.
Melalui akun Twitternya @TeddyGusnaidi, ia menyentil pihak aparat yang suka merazia tempat-tempat berizin agar menutup operasionalnya.
"Tempat yang berizin dirazia, suruh tutup sama satpol PP dengan alasan aturan pembatasan. Anehnya yang tidak berizin malah dibiarkan," kicau Teddy, Sabtu (31/10/2020).
Teddy dibuat heran dengan penerapan aturan tersebut sehingga ia bertanya tentang keberadaan virus corona.
"Emang virus corona hanya ada di tempat yang berizin ya?" sambung Teddy lengkap dengan emoji berpikir.
Atas cuitan Teddy itu, sejumlah warganet terpancing untuk berkomentar dan mengungkapkan keresahannya.
"Gak ada sabetannya bang, percuma jadi aparat kalau tujuannya cari duit dan cari muka, kerja aja kayak orang biasa, jadi aparat tuh harus ada panggilan, mengabdi dan taat azas serta hukum, di luar itu gak beda sama preman, miris," tulis warganet dengan akun @dki_***
"Iya yang buat hajatan, resepsi, tamunya yang pake masker bisa dihitung juga berkerumun, yang penting mungkin udah nyiapin tempat cuci tangan walaupun gak dipakai," sambung akun @HoMau***
"Hanya berlaku pada yang berkuasa saja," celetuk warganet dengan nama akun @mspa*** tak mau ketinggalan.
Baca Juga: Tiga Benda Ini Harus Rutin Dibersihkan selama Pandemi, Apa Saja?
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah melalui laman covid19.go.id, total hingga hari ini, Minggu (01/11) jumlah total kasus terkonfirmasi telah mencapai 410.088.
Dari angka tersebut, jumlah pasien yang dinyatakan menang melawan Covid-19 mencapai 337.801 sedangkan yang meninggal dunia tercatat di angka 13.869.
Kendati penularan Covid-19 masih tinggi, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu tepatnya Minggu (11/10/2020), mengklaim penanganan pandemi di Indonesia cukup baik.
"Mengenai data yang saya terima per 11 Oktober, rata-rata kasus COVID aktif di Indonesia ini 19,97 persen. Saya kira bagus karena ini lebih rendah dari rata-rata COVID, kasus aktif dunia yang mencapai 22,1 persen. Kita lebih baik," ujar Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Berita Terkait
-
Sindir Bobby Nasution Imbas Razia Pelat Luar Sumut? Sammy Notaslimboy: Sampai ke Mantu Tolol Semua!
-
Buntut Bobby Nasution Razia Truk Aceh, Senator Haji Uma Surati Mendagri: Ini Melanggar Aturan!
-
Detik-Detik Penuh Ketegangan Pekerja Hyundai-LG Digrebek Razia Terbesar: Apa yang Terjadi?
-
Viral!! Seorang Siswa di Makassar Tuai Protes Stop Razia Rambut
-
Miris, Pelajar SMP Terjaring Razia Bolos di Indramayu Tak Bisa Baca
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun