Suara.com - Tim Kemanusiaan Untuk Papua mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri terhadap warga sipil di Papua ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
Mereka berharap adanya penyelesaian dari perilaku kekerasan aparat yang justru menyerang masyarakat tidak bersalah.
Ambrosius Mulait, salah satu bagian dari Tim Kemanusiaan Untuk Papua menerangkan, pihaknya melaporkan deretan korban-korban dari tindak kekerasan aparat TNI-Polri yang terjadi sepanjang 2020. Ia pun menjadi salah satu orang yang menjadi korban.
"Kami melaporkan beberapa sekitar enam korban kekerasan dari pihak aparat TNI maupun polisi, salah satunya saya sendiri yang jadi korban juga. Jadi kami laporkan ke Komnas HAM," kata Ambrosius.
Meski telah menemui Komnas HAM, pengaduan mereka belum bisa diterima. Tim kuasa hukum, Zeth Warduw menyebutkan kalau pihaknya masih harus melakukan perbaikan terhadap naskah-naskah pelaporan serta melengkapi data lainnya.
Menurutnya audiensi dengan Komnas HAM akan dilanjutkan pada minggu depan.
Meski demikian, Zeth berharap atas pelaporannya tersebut bisa menyelesaikan beragam tindakan kekerasan yang terjadi di Papua.
Bukan hanya perihal luka-luka yang diterima oleh warga sipil, tetapi juga menguak alasan para aparat yang kerap menembaki tanpa alasan yang jelas.
"Kami berharap sih dengan adanya laporan-laporan kami dan upaya-upaya hukum yang kami lakukan itu dapat mendorong penyelesaian kekerasan dan tindakan-tindakan represifitas aparat di Papua."
Baca Juga: Mantan Tapol Papua Cari Keadilan: Dikeroyok Polisi sampai Retina Pecah
Berita Terkait
-
Mantan Tapol Papua Cari Keadilan: Dikeroyok Polisi sampai Retina Pecah
-
Militer Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia Harus Diadili Lewat Peradilan Umum
-
Gedung Sekolah Dipakai TNI Jadi Markas, Ratusan Anak Papua Tak Bisa Belajar
-
Deretan Warga Papua Korban Kekerasan Aparat Dilaporkan ke Komnas HAM
-
Komnas HAM: Ruang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Kian Menyempit
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Ekspor Mineral RI Sempat Mandek! Istana Kini Bergerak, Aturan Logam Tanah Jarang Segera Terbit
-
Kemarin Siksa Aktivis GSF, Kini Menteri Israel Itamar Ben-Gvir Pakai Buaya Jaga Tahanan Teroris
-
Dukungan Indonesia Cs Gak Ngaruh! Gianni Infantino Diminta Mundur atau Dilengserkan
-
Isuzu Traga Disulap Menjadi Mobile Beauty Salon di Pameran GIIAS 2026
-
Mahfud MD Klarifikasi Video Viral 'Reformasi Jilid 2' di Agustus Ini, Ini Fakta di Baliknya
-
BPS Ungkap Biang Kerok RI Deflasi Juli 2026
-
Berlatar London Abad ke-19, Film ke-46 Doraemon Tayang Musim Semi 2027
-
Siapkah Indonesia Terapkan E-Voting di Pemilu 2029? Ini Syarat Mutlak dari Komisi II DPR RI
-
Sayembara Tangkap Begal Disorot, Kini Dedi Mulyadi Ajak Warga Buru Penjual Tramadol
-
Ekspor Komoditas Mengandung Logam Tanah Jarang Diizinkan Kembali, Aturan Masih Disusun