Suara.com - Pasukan TNI disebut menguasai Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua dan menghalangi akses masuk ke wilayah tersebut. Informasi itu lantas dibantah Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa.
Suriastawa menyebut pihak TNI sama sekali tidak melarang siapapun masuk ke Distrik Hitadipa. Justru dia mengklaim TNI mengizinkan siapapun untuk melihat kondisi di sana.
"Tidak ada yang melarang, malah justru diharapkannya ikut ke sana biar melihat faktanya," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Sebelumnya, pasukan TNI disebut menguasai Distrik Hitadipa, Intan Jaya pasca warga setempat memilih mengungsi karena ketakutan melihat Pendeta Yeremias Sanambani dibunuh pada September 2020. Akses untuk masuk ke wilayah tersebut pun menjadi sulit bahkan bupati setempat pun dikabarkan mengalami penekanan.
Anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait menjelaskan pasukan TNI mulai menduduki Distrik Hitadipa pasca meninggalnya Pendeta Yeremias di kandang babi. Pendeta itu diduga dibunuh oleh oknum anggota TNI.
Karena ketakutan melihat kondisi Pendeta Yeremias, warga Distrik Hitadipa pun banyak yang mengungsi ke berbagai tempat termasuk ke hutan. Para warga yang mengungsi itu belum dapat didata guna diberikan bantuan lantaran akses untuk masuk pun sulit.
"Jadi kondisi kampung Hitadipa ini dikuasai oleh aparat militer sehingga akses masuknya agak sulit bahkan bupati juga ditekan," kata Ambrosius di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
"Akses bantuannya sulit karena pihak bupati Intan Jaya juga ditekan," tambahnya.
Ambrosius menduga kalau penguasaan TNI di distrik Hitadipa itu ada hubungannya dengan pembangunan perusahaan tambang. Pasalnya, pola yang terjadi di Hitadipa itu serupa dengan yang terjadi di Timika dan Kampung Banti.
Baca Juga: Tim Kemanusiaan Papua: TNI Kuasai Hitadipa Demi Amankan Perusahaan Tambang
Di sana juga, warga setempat digusur dengan cara dihadapkan oleh aparat keamanan yang melakukan kontak senjata.
Hal serupa juga dirasakan ketika ada perusahaan tambang yang hendak masuk ke Intan Jaya.
"Hal yang sama terjadi di Intan Jaya dan basis yang mau bangun salah perushaaan besar itu ada perusajaan tambang wilayahnya itu termasuk di Intan Jaya," ungkapnya.
"Jadi proses penembakan ini tidak terlepas dari kepentingan salah satu perusahaan yang mau masuk di wilayah itu juga."
Berita Terkait
-
Aktivis Papua Sebut Massa Penggeruduk Kantor ICW dkk Kelompok Binaan: Ada Intel Juga Sering Gabung
-
'Mereka yang Dilumpuhkan', Kesaksian Aktivis Papua Dijerat UU ITE dan Pasal Makar
-
PUSAKA Ungkap 26 Dugaan Pelanggaran HAM Terjadi di Papua Selama Tahun 2022 Terkait Aksi Penolakan DOB
-
Ratusan Mahasiswa Geruduk DPR RI, Tolak Otsus dan Pemekaran Papua
-
Minta Pemekaran Papua Jadi 7 Provinsi, Gubernur Lukas Enembe Dicap Pengkhianat
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa