Suara.com - Pasukan TNI disebut menguasai Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua dan menghalangi akses masuk ke wilayah tersebut. Informasi itu lantas dibantah Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa.
Suriastawa menyebut pihak TNI sama sekali tidak melarang siapapun masuk ke Distrik Hitadipa. Justru dia mengklaim TNI mengizinkan siapapun untuk melihat kondisi di sana.
"Tidak ada yang melarang, malah justru diharapkannya ikut ke sana biar melihat faktanya," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Sebelumnya, pasukan TNI disebut menguasai Distrik Hitadipa, Intan Jaya pasca warga setempat memilih mengungsi karena ketakutan melihat Pendeta Yeremias Sanambani dibunuh pada September 2020. Akses untuk masuk ke wilayah tersebut pun menjadi sulit bahkan bupati setempat pun dikabarkan mengalami penekanan.
Anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait menjelaskan pasukan TNI mulai menduduki Distrik Hitadipa pasca meninggalnya Pendeta Yeremias di kandang babi. Pendeta itu diduga dibunuh oleh oknum anggota TNI.
Karena ketakutan melihat kondisi Pendeta Yeremias, warga Distrik Hitadipa pun banyak yang mengungsi ke berbagai tempat termasuk ke hutan. Para warga yang mengungsi itu belum dapat didata guna diberikan bantuan lantaran akses untuk masuk pun sulit.
"Jadi kondisi kampung Hitadipa ini dikuasai oleh aparat militer sehingga akses masuknya agak sulit bahkan bupati juga ditekan," kata Ambrosius di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
"Akses bantuannya sulit karena pihak bupati Intan Jaya juga ditekan," tambahnya.
Ambrosius menduga kalau penguasaan TNI di distrik Hitadipa itu ada hubungannya dengan pembangunan perusahaan tambang. Pasalnya, pola yang terjadi di Hitadipa itu serupa dengan yang terjadi di Timika dan Kampung Banti.
Baca Juga: Tim Kemanusiaan Papua: TNI Kuasai Hitadipa Demi Amankan Perusahaan Tambang
Di sana juga, warga setempat digusur dengan cara dihadapkan oleh aparat keamanan yang melakukan kontak senjata.
Hal serupa juga dirasakan ketika ada perusahaan tambang yang hendak masuk ke Intan Jaya.
"Hal yang sama terjadi di Intan Jaya dan basis yang mau bangun salah perushaaan besar itu ada perusajaan tambang wilayahnya itu termasuk di Intan Jaya," ungkapnya.
"Jadi proses penembakan ini tidak terlepas dari kepentingan salah satu perusahaan yang mau masuk di wilayah itu juga."
Berita Terkait
-
Aktivis Papua Sebut Massa Penggeruduk Kantor ICW dkk Kelompok Binaan: Ada Intel Juga Sering Gabung
-
'Mereka yang Dilumpuhkan', Kesaksian Aktivis Papua Dijerat UU ITE dan Pasal Makar
-
PUSAKA Ungkap 26 Dugaan Pelanggaran HAM Terjadi di Papua Selama Tahun 2022 Terkait Aksi Penolakan DOB
-
Ratusan Mahasiswa Geruduk DPR RI, Tolak Otsus dan Pemekaran Papua
-
Minta Pemekaran Papua Jadi 7 Provinsi, Gubernur Lukas Enembe Dicap Pengkhianat
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?