Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD terlibat perdebatan dengan anggota DPR RI Fadli Zon di media sosial Twitter.
Perdebatan mereka berawal dari Fadli Zon yang menilai pemerintah pilih kasih dan membandingkan Rizieq Shihab dengan predator seks Reynhard Sinaga.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, Reynhard Sinaga yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap ratusan pria di Inggris masih mendapatkan bantuan hukum.
Sementara, Rizieq Shihab yang berada di Saudi Arabia justru dipojokkan dengan pernyataan-pernyataan Mahfud MD.
"Reynhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizieq (HRS) di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko @mohmahfudmd dan Dubes RI di Saudi. Sungguh tidak adil dan ironis," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Sabtu (7/11/2020).
Mahfud MD bereaksi atas tudingan tersebut, ia keberatan jika pemerintah disebut pilih kasih antara Rizieq dengan Reynhard Sinaga.
Mahfud menegaskan ia mewakili pemerintah RI sudah pernah menawarkan bantuan kepada Rizieq.
"Pak Fadli Zon, awal-awal saya jadi Menko Polhukam saya sudah mencoba menghubungi teman-teman dekat dengan Rizieq. Maksud saya akan membantu jika diperlukan," kata Mahfud MD.
Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rizieq. Dalam cuitannya, Mahfud MD juga mengunggah video Rizieq yang menyatakan sumpahnya tidak akan membutuhkan bantuan pemerintah RI.
Baca Juga: Fadli Zon Bandingkan Rizieq dengan Reynhard, Mahfud MD: Kok Salah Terus?
"Tapi saya malah dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus?" tegas Mahfud MD.
Bantahan Mahfud MD tersebut langsung direspons oleh Fadli Zon. Ia berdalih tak memahami alasan Rizieq menyampaikan sumpah menolak bantuan dari pemerintah RI.
Namun, ia menyebut seharusnya pemerintah tidak memojokkan Rizieq sebagai seorang WNI yang hendak ke tanah kelahirannya.
"Pak @mohmahfudmd, saya tak tahu latar belakang pernyataan HRS tersebut. Mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang mengiringinya," tutur Fadli Zon
"Namun, kalaupun HRS tak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu," sambungnya.
Tak mau kalah, Mahfud MD kembali memberikan argumen. Ia mengklaim pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena Rizieq menolak dibantu dan tidak melaporkan permasalahannya ke KBRI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat