Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono menyayangkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kian dipolitisasi sehingga bias standar ganda terhadap penegakan hukum protokol kesehatan makin tebal terlihat.
Pandu menilai kepulangan Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebenarnya sudah bisa diantisipasi, tetapi tidak dilakukan dengan maksimal, sehingga kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Masjid di Tebet dan Bogor, hingga ke Petamburan tidak bisa dihindari.
Dia mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang seolah merestui kerumunan tersebut terjadi, padahal negara semestinya bisa melakukan langkah antisipasi.
"Kan sebenarnya misalnya seminggu sebelum Rizieq dateng itu kan sudah tahu semua orang bahwa akan ada dijemput massa, Pak Mahfud yang bertanggung jawab bilang 'ya silakan asal jangan anarki', nah itu kan sudah izin, omongan pejabat publik selevel dia itu memberikan green light, ternyata apa yang terjadi? banyak banget, macet, ya sudah pastilah, satu mobil tabrakan saja bisa macet apalagi orang banyak seperti itu," kata Pandu saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2020).
Mahfud MD memang tidak melarang atau justru mempersilakan prosesi penjemputan Rizieq hanya dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum, nyatanya penjemputan itu membuat ratusan penerbangan terganggu karena akses bandara dipenuhi oleh penjemput Rizieq.
Menurut Pandu, negara hanya memikirkan kemungkinan anarkis tanpa memikirkan situasi masih pandemi yang seharusnya kerumunan semacam itu bisa diantisipasi dengan pelarangan tegas demi kesehatan bersama.
"Bukan kerumunannya yang mereka (negara) khawatirkan tetapi anarkisnya, padahal di era pandemi ini kerumunan tidak boleh, tapi tidak disebutkan jangan 'bikin kerumunan, tidak boleh', dari awal tidak ada," tegasnya.
"Jadi sebenarnya menurut saya itu semua kerumunan ini sudah terbaca oleh pemerintah tetapi tidak dilakukan pencegahan, seharusnya dilakukan pencegahan, dilarang, dikasih tahu, mungkin Pak HRS tidak tahu, tapi kan bisa dikasih tahu 'pak nanti kalau pulang jangan bikin kerumunan ya'," jelasnya.
Pandu menegaskan, di saat wabah melanda aturan terkait keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang utama yang harus ditegakkan, tidak bisa dikalahkan oleh agenda politik manapun.
Baca Juga: Tito Segera Tentukan Nasib Anies usai Dengar Hasil Pemeriksaan Polda Metro
"Kenapa tidak dicegah, ini seharusnya bisa dicegah, kenapa tidak dicegah, atau bocor gak ketahuan kan gak mungkin, gak mungkin maulid nabi pernikahan resepsi gak ketahuan, gak mungkin kepulangan ini gak ketahuan, seharusnya pemerintah bisa lebih antisipasi kalau memang betul serius mau mencegah kerumunan, saya gak ngomongin tentang politik ini," pungkas Pandu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah