Suara.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan penambahan 200 tenaga kesehatan atau nakes ke Kementerian Kesehatan untuk memaksimalkan penanganan pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit di daerah itu.
"Di beberapa rumah sakit, salah satu kendalanya adalah keterbatasan, bukan kurang. Keterbatasan SDM, maka kami berupaya bagaimana mencoba memenuhi kebutuhan itu," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setiyaningastutie saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (24/11/2020).
Ia mengatakan jumlah tenaga kesehatan tambahan yang diusulkan mencapai 200 orang yang terdiri atas dokter, ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM, radiografer, serta tenaga kesehatan lainnya disesuaikan kebutuhan rumah sakit.
"Kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi dengan kementerian. Kementerian memberikan solusi, silakan mengusulkan," ujar dia.
Menurut dia, surat mengenai permohonan tambahan tenaga kesehatan itu telah disampaikan kepada Kemkes RI, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
"Kita berharap secepatnya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana," kata dia.
Selain SDM tenaga kesehatan, menurut dia, Pemda DIY juga akan mengusulkan penambahan tempat tidur untuk penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit, meski jumlahnya belum dapat dipastikan.
"Kalau untuk penambahan jumlah ranjang itu tidak linear dengan jumlah nakes. Karena untuk merawat satu pasien itu membutuhkan banyak tenaga, baik dokter maupun perawat," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY, Yuli Kusumastuti.
Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Rukmono Siswishanto mengatakan bantuan tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas layanan itu diprioritaskan untuk tiga rumah sakit yakni RSUP Dr Sardjito, RSA UGM, dan RSPAU dr. S. Hardjolukito.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Panggil BNI Painan Terkait Pelanggaran Prokes
Menurut Rukmono, permohonan peningkatan kapasitas rumah sakit ini didasari peningkatan kasus Covid-19 di DIY.
"Kita ingin supaya peningkatan jumlah kasus yang kita ketahui itu bisa direspon dengan peningkatan kapasitas rumah sakit. Kendala tak cuma ruangan. Tapi juga SDM, karena perlu kekhususan," tutur dia. Antara
Berita Terkait
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Lowongan Kerja Kemenkes Oktober 2025: Ini Jadwal, Posisi, Syarat dan Cara Daftarnya
-
Buntut Ribuan Siswa Keracunan, Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Keamanan Pangan untuk Program MBG
-
Anggaran Daerah Dipotong, Menteri Tito Minta Pemda Tiru Jurus Sukses Sultan HB X di Era Covid
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat