Suara.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan penambahan 200 tenaga kesehatan atau nakes ke Kementerian Kesehatan untuk memaksimalkan penanganan pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit di daerah itu.
"Di beberapa rumah sakit, salah satu kendalanya adalah keterbatasan, bukan kurang. Keterbatasan SDM, maka kami berupaya bagaimana mencoba memenuhi kebutuhan itu," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setiyaningastutie saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (24/11/2020).
Ia mengatakan jumlah tenaga kesehatan tambahan yang diusulkan mencapai 200 orang yang terdiri atas dokter, ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM, radiografer, serta tenaga kesehatan lainnya disesuaikan kebutuhan rumah sakit.
"Kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi dengan kementerian. Kementerian memberikan solusi, silakan mengusulkan," ujar dia.
Menurut dia, surat mengenai permohonan tambahan tenaga kesehatan itu telah disampaikan kepada Kemkes RI, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
"Kita berharap secepatnya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana," kata dia.
Selain SDM tenaga kesehatan, menurut dia, Pemda DIY juga akan mengusulkan penambahan tempat tidur untuk penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit, meski jumlahnya belum dapat dipastikan.
"Kalau untuk penambahan jumlah ranjang itu tidak linear dengan jumlah nakes. Karena untuk merawat satu pasien itu membutuhkan banyak tenaga, baik dokter maupun perawat," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY, Yuli Kusumastuti.
Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Rukmono Siswishanto mengatakan bantuan tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas layanan itu diprioritaskan untuk tiga rumah sakit yakni RSUP Dr Sardjito, RSA UGM, dan RSPAU dr. S. Hardjolukito.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Panggil BNI Painan Terkait Pelanggaran Prokes
Menurut Rukmono, permohonan peningkatan kapasitas rumah sakit ini didasari peningkatan kasus Covid-19 di DIY.
"Kita ingin supaya peningkatan jumlah kasus yang kita ketahui itu bisa direspon dengan peningkatan kapasitas rumah sakit. Kendala tak cuma ruangan. Tapi juga SDM, karena perlu kekhususan," tutur dia. Antara
Berita Terkait
-
Indonesia Nomor 2 Dunia Kasus TBC, Menko PMK Minta Daerah Bertindak Seperti Pandemi!
-
Terjebak Kerusuhan di Nepal, 3 Dosen Poltekkes Selamat Tiba di Indonesia
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
-
Megathrust di Sumatra Barat? Kementerian Kesehatan Lakukan Hal Ini
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun