KSP ke Edhy Prabowo: Ini Bukan soal Maaf, Orang Bersalah Harus Dihukum

Suara.com - Permintaan maaf Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut merupakan sikap yang benar. Sebab, tindakan penerimaan suap yang dilakukan Edhy dianggap telah mencoreng nama baik pemerintah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menganggap sudah seharusnya Edhy meminta maaf kepada Jokowi karena telah menyalahgunakan amanah yang diberikan.

"Ya saya kira permintaan maaf itu suatu sikap yang benar, enggak ada kesalahan dia minta maaf kepada pimpinan yang sudah memberikan amanah. Amanah itu kemudian diselewengkan sudah sewajarnya (Edhy) meminta maaf," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Kamis (26/11/2020).

Donny menuturkan, bukan perkara menyampaikan permintaan maaf, namun soal penegakkan hukum dalam kasus ini. Artinya kata Donny, siapapun yang bersalah harus bertanggungjawab di hadapan hukum dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Tapi sekali lagi, ini bukan soal maaf, ini soal penegakkan hukum. Di mana, yang bersalah bertanggung jawab di muka  hukum artinya bertanggung jawab di mata hukum untuk mengikuti proses hukum yang berlaku," katanya. 

Edhy Prabowo sebelumnya menyatakan permintan maaf kepada Presiden Joko Widodo, menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. 

Kepada Jokowi, Edhy merasa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh kepala negara.

Pertama saya minta maaf kepada bapak Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau," kata Edhy Prabowo di KPK, Kamis (26/11/2020) dini hari.

Permintaan maaf juga disampaikan Edhy kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan kepada orang tuannya.

Baca Juga: Beredar Daftar 61 Perusahaan yang Dapat Izin Ekspor Benih Lobster

"Minta maaf ke Prabowo yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya karena saya yakin hari ini nonton di tv juga sepuh ini semoga masih kuat, dan saya masih kuat, terhadap apa yang yang terjadi," kata dia.

Edhy Prabowo juga meminta maaf kepada seluruh rakyat khususnya para nelayan.

"Ini adalah kecelakaan dan saya bertanggung jawab saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang saya lakukan dan ini tanggung jawab saya kepada dunia dan akhirat," kata Edhy.

Edhy Prabowo dan enam lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka suap terkait izin tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Politikus Gerindra itu ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan bersama 17 orang lainnya termasuk istri Edhy, Iis Rosita Dewi, Rabu (25/11/2020). Namun dalam penetapan tersangka Istri Eddy, dilepaskan dan tidak dijadikan tersangka.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya. Mereka adalah staf khusus Menteri KKP, Andreu Pribadi Misata; Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Syafri; pengurus PT ACK, Siswadi, staf Istri Edhy, Ainul Faqih; Amril Mukminin; dan  Direktur PT DPP, Suharjito.

Dalam kasus ini, Edhy dan kelima tesangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Suhartijo dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.