Suara.com - Juru Bicara PSI Sigit Widodo menegaskan partainya menolak usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Terlebih, kenaikan gaji tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Melalui akun Twitter Sigit @sigitwid, Sigit menyebut para anggota DPRD DKI tega terhadap rakyat sebab mengusulkan adanya kenaikan gaji di tengah pandemi Covid-19
"Tega sekali @dprddkijakarta mencoleng uang rakyat sebegitu banyak di saat seperti ini," kata Sigit seperti dikutip Suara.com, Selasa (1/12/2020).
Sigit menegaskan, rakyat selama ini sudah mengalah membatasi kegiatan ekonomi selama pandemi.
Bahkan, tak sedikit pula rakyat yang mengalami pemotongan gaji hingga di-PHK akibat pandemi Covid-19.
"Rakyat sudah mengalah dengan membatasi kegiatan ekonomi selama pandemi. Banyak yang dipotong gajinya, di-PHK, jadi pengangguran hingga jadi gelandangan," tutur Sigit.
Dalam cuitannya, Sigit mengutip pernyataan Ketua DPW DKI Jakarta Michael Victor Sianipar yang menegaskan PSI menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta.
"Kami dari pihak DPW DKI Jakarta memutuskan menolak kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta," kata Michael.
"Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," lanjutnya.
Baca Juga: Alasan Sirkulasi Udara, Pemprov dan DPRD DKI Kekeh Bahas Anggaran di Puncak
Diketahui, beredar rancangan kenaikan tunjangan untuk anggota DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Dalam rancangan tersebut, gaji anggota DPRD DKI direncanakan naik menjadi Rp 888 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana