Suara.com - Sebuah koalisi yang terdiri dari lembaga-lembaga yang berkampanye soal vaksin virus corona memperingatkan bahwa negara-negara kaya akan menimbun dosis vaksin, sementara orang-orang yang tinggal di negara-negara miskin akan ketinggalan.
People's Vaccine Alliance mengatakan hampir 70 negara berpenghasilan rendah hanya dapat melakukan vaksin terhadap satu dari 10 orang.
Angka itu diperkirakan akan terjadi walaupun Oxford-AstraZeneca berjanji memberikan 64% dari dosis yang mereka hasilkan kepada masyarakat di negara berkembang.
Berbagai langkah sedang dipersiapkan untuk memastikan vaksin dapat diakses secara adil di seluruh dunia.
Komitmen vaksin ini, yang dikenal sebagai Covax, telah berhasil mengamankan 700 juta dosis vaksin untuk didistribusikan di antara 92 negara berpenghasilan rendah yang telah mendaftar.
Tetapi bahkan dengan rencana itu, berbagai organisasi termasuk Amnesty International, Oxfam dan Global Justice Now mengatakan jumlah dosis vaksin masih belum cukup.
Mereka juga menyarankan agar perusahaan-perusahaan membagikan teknologi mereka agar dapat meningkatkan produksi dosis vaksin.
Analisis mereka menemukan bahwa negara-negara kaya telah membeli jumlah dosis yang cukup untuk memvaksinasi tiga kali lipat dari seluruh populasinya, jika semua vaksin disetujui untuk digunakan.
Kanada, misalnya, telah memesan cukup vaksin untuk melindungi setiap orang Kanada sebanyak lima kali, menurut klaim koalisi itu.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Pantik Antibodi di 97% Sukarelawan di Indonesia
Dan meskipun negara-negara kaya hanya mewakili 14% dari populasi dunia, sejauh ini mereka telah membeli 53% dari semua vaksin yang paling menjanjikan.
- Nenek berusia 90 tahun menjadi orang pertama di dunia yang divaksin
- Vaksin Universitas Oxford sangat efektif, bagaimana dengan vaksin yang dipesan Indonesia?
- Apakah mungkin akan ada lebih dari satu vaksin virus corona?
"Tidak seorang pun boleh terhalang dari mendapatkan vaksin penyelamat nyawa karena negara tempat mereka tinggal atau jumlah uang di kantong mereka," kata Anna Marriott, manajer kebijakan kesehatan Oxfam.
"Tetapi kecuali sesuatu berubah secara dramatis, miliaran orang di seluruh dunia tidak akan menerima vaksin yang aman dan efektif untuk Covid-19 hingga beberapa tahun mendatang."
People's Vaccine Alliance menyerukan kepada semua perusahaan farmasi yang mengerjakan vaksin Covid-19 untuk secara terbuka membagikan teknologi dan kekayaan intelektual mereka, sehingga miliaran dosis lebih dapat diproduksi dan tersedia untuk semua orang yang membutuhkannya.
Ini dapat dilakukan melalui kumpulan akses teknologi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia, katanya.
AstraZeneca, perusahaan yang memproduksi vaksin Covid yang dikembangkan oleh Universitas Oxford, telah berkomitmen untuk menyediakan vaksin secara nirlaba di negara berkembang.
Vaksin tersebut lebih murah daripada yang lain dan dapat disimpan pada suhu lemari es, sehingga membuatnya lebih mudah untuk didistribusikan ke seluruh dunia.
Tetapi para juru kampanye mengatakan satu perusahaan sendiri tidak dapat memasok cukup vaksin untuk seluruh dunia.
Vaksin buatan Pfizer-BioNTech telah mendapat persetujuan di Inggris dan orang-orang yang paling rentan akan divaksinasi mulai pekan ini.
Vaksin itu kemungkinan akan segera menerima persetujuan dari regulator di AS dan Eropa, yang berarti perlu beberapa waktu sebelum dibagikan dengan negara-negara miskin.
Dua vaksin lainnya, dari Moderna dan Oxford-AstraZeneca, sedang menunggu persetujuan regulasi di sejumlah negara.
Vaksin Rusia, Sputnik, juga telah mengumumkan hasil uji coba positif, dan empat vaksin lainnya sedang menjalani uji klinis tahap akhir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?
-
Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Secara Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Bareskrim Polri Kembali Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Toraja Senin Depan!
-
Sisi Gelap Fast Fashion: Industri Fesyen Penyumbang 10 Persen Emisi Global, Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Waspadai Sikap Ngawur Donald Trump, Pakar UGM Sarankan Diplomasi Halus Terkait Ide Keluar dari BoP
-
Ikut Terima Uang, Suami dan Anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Akan Dipanggil KPK
-
AHY Bicara ke Gen Z: Kota Boleh Global, Tapi Harus Tetap Berakar pada Identitas Lokal
-
Investasi Emas Digital Kian Diminati Generasi Muda, Pegadaian Perkuat Layanan Lewat Integrasi PRIMA
-
Gejolak Timur Tengah Jadi Sorotan! IKA-PMII Undang Wamenkeu Bahas Dampak Ekonomi Nasional
-
Minta RI Keluar dari BoP Bentukan Trump, Anies Singgung Pelopornya Melanggar Hukum Internasional