Suara.com - DPRD DKI Jakarta menyesalkan tindakan Gubernur Anies Baswedan dalam pemilihan Wali Kota Jakarta Pusat. Sebab, Anies hanya mengirimkan satu nama calon, yakni Dhany Sukma.
Ketua Komisi A bidang Pemerintahan, Mujiyono mengatakan setelah melihat di uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Dhany sebenarnya bukanlah kandidat yang buruk. Namun menurutnya seharusnya ada pembanding untuk menentukan kelayakan Dhany.
"Lumayan bagus, tapi yang disodorkan cuma satu, jadinya kan enggak ada komparasinya. Kan yang diajukan pak gubernur yang memenuhi syarat cuma dia (Dhany)," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Kamis (10/12/2020).
Dhany sudah mengikuti fit Selasa (8/12/2020) lalu. Mujiyono mengatakan pejabat yang sedang menduduki jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu dicecar sejumlah pertanyaan terkait pekerjaan di Jakarta Pusat, termasuk juga soal polemik kerumunan yang pernah terjadi di Petamburan, Tanah Abang.
"Kemudian potensi kriminalitas, permukiman dan perkotaan, lalu kesenjangan sosial yang ada. Termasuk soal seandainya terjadi kasus kerumunan seperti di Tanah Abang bagaimana solusinya," ujarnya.
Dhany sendiri menyatakan akan memenuhi tugasnya sebagai Wali Kota dalam aspek apapun termasuk menangani wilayah Petamburan.
"Semua kan harus ditangani, lepas dari apapun kan semua terkait dengan penanganan masa pandemi covid harus diselesaikan, diantisipasi untuk ditegakkan," katanya.
Selanjutnya, Dhany akan direkomendasikan DPRD kepada Gubernur Anies Baswedan. Jika Anies menerima, maka Dhany akan segera dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.
Diketahui, kursi Wali Kota Jakarta Pusat kosong sejak ditinggal Bayu Meghantara yang dicopot Anies karena hajatan di kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang.
Baca Juga: Jalani Fit and Proper Test, Cawalkot Jakpus Ngaku Siap Tangani Petamburan
Berita Terkait
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
Penderitaan 21 Tahun Warga Bintaro: Akses Jalan Tersandera Pungli, DPRD Desak Pemkot Bertindak!
-
Bansos Macet & Urban Farming Mati Suri, DPRD DKI Jakarta: Sistem Distribusi Pangan Harus Dirombak
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik
-
Anggota Komisi C DPRD DKI: Terminal Kalideres Harus Renovasi Total demi Kenyamanan Pemudik
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan
-
Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS
-
Deforestasi Bergeser ke Timur, Bisakah Indonesia Lindungi Benteng Terakhir Hutannya?
-
Menhaj Pastikan Wacana War Tiket Haji Tak Hapus Antrean Jemaah Lama
-
DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan
-
Dino Patti Djalal: RI Perlu Belajar dari Pakistan, Berani Kritik AS dan Tegakkan Prinsip
-
Bukan Sekadar Melintas, Pesawat Militer AS Dikhawatirkan 'Scanning' Data Rahasia Indonesia
-
Usai Diperiksa KPK, Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Polda Metro Jaya
-
Heboh Kasus Pelecehan FH UI, Sosiolog Bongkar Bahaya Maskulinitas Toksik di Kampus
-
Mengenal Gajah Juanda, Saat Trotoar Bogor Menjadi Arena 'Skakmat' di Tengah Deru Kota