Suara.com - Kritik Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan bergulir menjadi isu politik.
Ali Lubis mengatakan jika Anies merasa sudah tidak mampu menangani pandemi Covid-19 sebaiknya mundur dari jabatan gubernur Jakarta.
Menurut analis politik dari Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada Suara.com, Rabu (27/1/2021), pernyataan Ali Lubis bisa dilihat dari dua sisi.
Pertama, kata Arif, permintaan mundur lantaran kepentingan kader Gerindra tidak terakomodasi meski wakil gubernur berasal dari Gerindra.
Kedua, menurut Arif, relasi Gerindra dan Anies saat ini unik.
Disebut unik meski diusung Partai Gerindra, Anies saat ini dipandang berlawanan dengan Istana, dimana Partai Gerindra saat ini merupakan bagian dari pemerintah.
"Relasi demikian maka memunculkan relasi politik taktis atau bergantung kepentingan sehingga tidak aneh jika kader Gerindra kadang mengkoreksi Anies Baswedan," kata Arif.
Analis kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpandangan ada dua arti dalam narasi yang disampaikan Ali Lubis.
Pertama, secara pribadi Ali Lubis menyoroti Anies setelah menyerahkan penanganan pandemi Covid-19 ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Ada Dua Arti Kritikan Ali Lubis Agar Anies Mundur
"Tapi saya yakin Anies tetap profesional. Memang pemerintah pusat dan DKI Jakarta perlu sinergitas dan berafiliasi untuk menanggulangi bersama Covid-19," kata dia.
"Saya pastikan akan ada krisis rumah sakit. Atau tak ada lagi tempat bagi para pasien Covid-19. Nah ini intinya."
Kedua, jika Ali Lubis bicara secara politik atau partai, kata Jerry, maka yang muncul ke publik seperti mempermalukan Anies Baswedan, bahkan Ahmad Riza Patria.
"Sebetulnya ini saya duga disengaja. Kenapa tak dari tahun lalu. Apakah ini ada agenda politik di belakang ini hanya mereka yang tahu?" kata Jerry.
"Kalau saya nilai di Jabar, Jatim, dan Jateng, Banten sama saja belum optimal. Kan lucu hanya Anies yang diserang."
Berita Terkait
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Dasco Buka Suara Soal Polemik Budi Arie Masuk Gerindra: Jangan Dibesar-besarkan!
-
Anies Baswedan Bertemu Tiga Bocah Kosong, Ikuti Salam Catheez hingga Dipanggil Abah
-
Kader Gerindra Menjerit Tolak Budi Arie, Dasco: Ya Namanya Dinamika Politik
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional