Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan perbaikan pelayanan publik.
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladiminstrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi.
Rupanya, pernyataan tersebut menghebohkan publik. Sejumlah kalangan mengaku gentar memberikan kritik pemerintah lantaran bisa terjerat hukum.
Bahkan, ada yang menyebut beberapa tokoh dipenjara karena melakukan kritik.
Hal ini pun ditanggapi oleh Ferdinand Hutahean melalui cuitannya di Twitter @FerdinandHaean3, Sabtu (13/2/2021).
Dirinya mempertanyakan soal mengkritik Jokowi bisa dipenjara. Ferdinand mengaku belum menemukan bukti akan hal tersebut.
"Masa sih mengkritik Jokowi dipenjara? Kok saya belum temukan buktinya?" ungkap Ferdinand, dikutip Suara.com.
Selanjutnya, Ferdinand menyebut bahwa adalah tindakan yang benar apabila polisi menangkap orang-orang yang menyebarkan hoax, fitnah dan penghasutan.
Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Haris Azhar: Hati-hati Buzzer!
Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Tapi kalau penyebaran hoax, fitnah, penghasutan dipenjara, betul ada. Dan itu sudah sesuai hukum yang berlaku. Bukankah tugas polisi menegakkan hukum? Nanti kalau tidak diproses hukum, negara ini jadi negara barbar," cuitnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule pun memberikan tanggapan terkait pernyataan Jokowi.
Iwan Sumule mempertanyakan kemauan Jokowi terkait pernyataannya dengan perlakuan di lapangan sangat berbeda.
"Kemarin bilang kangen didemo. Ketika ada yang demo, digebukin. Sekarang bilang rakyat harus aktif sampaikan kritik. Tapi, ketika lakukan kritik, dipenjarain. Aktivis ProDEM, Jumhur Hidayat dan Syahganda dipenjara karena lakukan kritik. Pak Jokowi mauya apa?" cuit Iwan Sumule dalam akun Twitter @KetumProDEM.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Haris Azhar: Hati-hati Buzzer!
-
Jokowi Gelontorkan Anggaran Rp 90 Miliar Untuk Influencer Disorot DPR
-
Jokowi Dijuluki Aliansi Mahasiswa UGM Juara Lomba Ketidaksesuaian Omongan
-
Mengejutkan! Denny Siregar Bangga Jadi Buzzer: Menyerang ketika Diperlukan!
-
Sindir Jalan Tak Kunjung Diperbaiki, Aksi 'Model' Cantik Ini Jadi Sorotan
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Hardikan Fathimah Azzahra ke Polisi: Bagi Anda Nyawa Teman Saya Tak Ada Artinya!
-
Operasi Karhutla Gunung Bromo TNBTS Selesai, Posko Resmi Ditutup
-
Review Coin Locker Babies: Dari Pengabaian Masa Kecil hingga Teror Kehancuran
-
Diiming-imingi Gaji Rp9 Juta di Singapura, Tiga Calon PMI Diduga Ditampung Dua Bulan di Bondowoso
-
Jateng Masuki Usia ke-81, Wakil Ketua DPRD Sarif Abdillah Tekankan Kunci Utama Kemajuan Daerah
-
Mahasiswa Kepung Bundaran HI, Bawa 8 Tuntutan Keras ke Pemerintah
-
Satu Tumbler, Satu Pilihan untuk Mengurangi Sampah
-
3 Rekomendasi Skin Tint Murah di Bawah 100 Ribu untuk Pelajar, Lengkap dengan Review
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Perpres Ojol Ditarget Terbit Akhir Agustus, Pemerintah Tinggal Harmonisasi