Terkait dengan pandemi COVID-19, Presiden Jokowi berharap agar masyarakat Tionghoa juga ikut bergotong royong bersama pemerintah dalam menangani pandemi.
Misalnya, penanganan permasalahan kesehatan akibat pandemi COVID-19 harus terus dilakukan. Pendisiplinan 3M, 3T, PPKM skala mikro harus dilakukan secara cepat dan efektif.
"Semua kekuatan bangsa harus kita kerahkan. Untuk itu, kita semua harus bergotong royong untuk menyelesaikan masalah ini," kata Presiden.
Presiden Jokkowi mengungkapkan saat ini pemerintah masih berusaha untuk melakukan vaksinasi terhadap 182 juta jiwa penduduk Indonesia hingga akhir 2021.
"Memang bukan sesuatu yang mudah, hitung-hitungan saya, kita memiliki 30.000 vaksinator, ditambah lagi kemarin saya mendapat laporan dari Panglima TNI dan Kapolri ada tambahan 9.000 vaksinator dari TNI dan Polri, artinya kita punya 39.000 vaksinator. Kalau 1 vaksinator bisa menyuntik 30 orang per hari, artinya dalam 1 hari seharusnya kurang lebih 1,2 juta orang bisa disuntik," kata Presiden.
Namun, Presiden Jokowi mengakui masalah utamanya adalah ketersediaan vaksin itu sendiri.
Presiden mengatakan bahwa ketersediaan vaksin tidak bisa dalam jumlah yang diinginkan dalam waktu sekarang ini.
"Kemarin kita mendapat 3 juta untuk prioritas pertama tenaga kesehatan sudah bisa diselesaikan. Ini keluar lagi 7 juta vaksin, minggu ini langsung dilakukan untuk pelayan dan pekerja publik baik itu guru, langsia, pekerja-pekerja di pasar, maupun pusat-pusat ekonomi," kata Presiden Jokowi.
Baru selanjutnya vaksinasi akan dilakukan terhadap masyarakat umum.
Baca Juga: IPB Apresiasi Pertumbuhan Sektor Pertanian di Masa Pandemi Covid-19
"Akan tetapi, sekali lagi vaksin di dunia ini menjadi rebutan 215 negara. Oleh sebab itu, kita akan berusaha terus agar ketersediaan vaksin itu secara berlankut setiap bulan. Kita sudah dapat komitmen 426 juta vaksin tetapi datangnya kapan? Ini yang masih jadi rebutan," kata Presiden.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Bantah Edit Ijazah Jokowi: Yang Seharusnya Tersangka Itu Orangnya
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tuntut Keadilan dan Singgung Nama Silfester Matutina
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Samakan Perjuangannya dengan Pangeran Diponegoro
-
Tak Gentar Dijadikan Tersangka dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Senggol Gibran
-
Geger Ijazah Jokowi: Mantan Danjen Kopassus Pasang Badan, Minta Prabowo Tak Ikut Zalim
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?