Suara.com - Koordinator PMO KPCPEN Arya Sinulingga memastikan kehadiran vaksinasi covid-19 mandiri tak menggangu vaksinasi dari pemerintah yang saat ini tengah diberikan kepada masyarakat sesuai prioritasnya.
Menurut Arya, tak ada perubahan dalam pelaksanaan vaksinasi pemerintah mulai dari jadwal hingga masyarakat yang jadi prioritas.
"Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari jadwal yang telah ditentukan dan tidak juga mengubah mana yang jadi prioritas pemerintah," ujar Arya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (26/2/2021).
Arya yang juga menjabat Staf Khusus Menteri BUMN menegaskan, vaksinasi mandiri tak akan diperjualbelikan kepada masyarakat.
Justru, tambahnya, vaksinasi mandiri dikhususkan bagi para pekerja perusahaan yang menjalankan program tersebut.
"Ini adalah tambahan baru dari kawan-kawan pengusaha yang ingin memberikan vaksin gratis kepada para buruhnya," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa tujuan utama program vaksin COVID-19 secara mandiri atau gotong royong adalah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19.
Dengan demikian, kekebalan kelompok bisa tercapai lebih cepat.
"Bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Merupakan hak mereka. Jadi walaupun ada program vaksin gotong royong (vaksin mandiri), ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapat vaksin gratis," kata Menkes Budi dalam konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dikutip dari ANTARA, Sabtu, (20/2/2021).
Baca Juga: 2.100 Pedagang di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Senin Depan
Prinsip lain dari vaksin mandiri ini kata Menkes ialah gotong royong. Artinya program ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan lain, termasuk pihak swasta untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi.
"Karena kita juga sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti yang menyatakan berapa lama vaksin ini bisa memberi kekebalan tubuh. Artinya semakin cepat, semakin baik. Jangan sampe nanti kekebalan tubuhnya selesai tetapi program vaksinasinya belum selesai. Jadi makin cepat adalah makin baik," ujar Menkes.
Berita Terkait
-
2.100 Pedagang di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Senin Depan
-
Wartawan JawaPos TV Dilarikan ke IGD Pasca Divaksin Sinovac
-
Buat Sayembara yang Tolak Vaksin Covid-19, Gus Muwafiq: Hadiahnya Umroh
-
Kehadiran Vaksin Mandiri Untungkan Pemerintah, Ini Penjelasannya
-
Keluarga Anggota Dewan Dapat Jatah Vaksin, Sekjen DPR: Wajib Dilindungi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?