Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution meminta Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak mengada-ada lantaran mengaku menerima informasi soal adanya polisi mendatangi Ketua DPD dan DPC partai.
"Tidak ada (kami terlibat), tidak ada buktikan aja jangan mengada-ngada," kata Razman di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).
Razman justru menyindir Demokrat kubu AHY dengan menyebut pihaknya tak pernah menyampaikan nada protes, meski banyak kadernya yang dipecat.
"Enggak ada. Anggota kami banyak yang dipecat, enggak ada yang melakukan protes kok," tuturnya.
Lebih lanjut, Razman menegaskan, kubu AHY harus membuktikan soal adanya dugaan tekanan dari polisi kepada Ketua DPD dan DPC terkait soal KLB Deli Serdang.
"Jangan mengada-ngada jangan mengada-ngada," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut bahwa sejumlah DPC dan DPD Partai Demokrat idatangi pihak kepolisian. Andi Arief menyatakan hal itu berdasarkan laporan yang dia terima.
Dia menyebut bahwa pihak kepolisian mempertanyakan sejumlah hal terkait dengan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat.
"Pagi ini ada beberapa laporan dari ketua DPC Demokrat didatangi polisi," kata Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_ID, Minggu (7/3/2021).
Baca Juga: Demokrat Kubu AHY Tuding Intel Polri Intimidasi Kader, Mabes: Kami Cek Dulu
Andi menyampaikan, sejumlah kader Partai Demokrat yag didatangi polisi itu ditanyakan tentang mendukung atau menolak Kongres Luar Biasa (KLB).
Selain itu, juga ditanyakan tentang nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pengurus Cabang yang resmi.
"Menanyakan DPD dan DPC yang mendukung dan Menolak KLB, bertanya nama DPD dan DPC resmi," katanya.
Selain itu, mereka juga ditanyakan tentang organisasi sayap pendukung. "Inventarisir ormas dan underbow PD Pendukung penolak KLB," ujarnya.
"Mudah-mudahanan untuk tidakk memihak, walau nomor 2 (bertanya ama DPD dan DPC resmi) mencurigakan." katanya.
Berita Terkait
-
Demokrat Kubu AHY Tuding Intel Polri Intimidasi Kader, Mabes: Kami Cek Dulu
-
Demokrat Kubu Moeldoko: AD/ART Hasil Kongres 2020 Tidak Sah
-
Dalih Ini, Kubu Moeldoko Diam-diam Setor Hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham
-
Demokrat Kubu Moeldoko Klaim Sudah Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham
-
Mau Didatangi Kubu Moeldoko, Kemenkumham Tak Dijaga Ketat Seperti Kubu AHY
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan