Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 masih mengatur beberapa kebijakan teknis mengenai libur Hari Idul Fitri alias lebaran yang berpotensi menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pada prinsipnya masyarakat diminta untuk bijaksana mengambil keputusan mudik lebaran atau tidak, mengingat pandemi Covid-19 belum terkendali.
"Sejauh ini dengan kebijakan mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," kata Wiku, Selasa (16/3/2021).
Wiku menyebut apapun keputusan pemerintah terkait mudik lebaran harus disikapi secara bijaksana. Dilarang atau tidaknya mudik lebaran kelak, masyarakat pun harus cermat untuk memutuskan dalam menghadapi hari raya lebaran.
"Saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat, untuk dapat mengambil keputusan terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," ucapnya.
Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran tahun ini, namun tetap diwajibkan melakukan protokol kesehatan yang ketat.
"Terkait dengan mudik pada prinsipnya, Kemenhub tak melarang," ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Dalam hal ini, Budi juga akan mengetatkan pelaksanaan mudik Lebaran agar tak menjadi salah satu klaster dalam penyebaran virus Covid-19.
"Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas, bahwa mekanisme mudik kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang melakukan mudik," ucap dia.
Baca Juga: Menhub Tak Larang Mudik, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikkan Kasus Covid-19
Selain itu, tutur Budi, pihaknya juga sudah mengeluarkan enam kebijakan agar pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar.
Pertama, pihaknya akan mengawal ketat protokol kesehatan para penumpang di sarana maupun prasarana transportasi, lalu menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
Ketiga memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelaksanaan mudik Lebaran, serta meningkatkan ketertiban dan keamanan.
Kelima melaksanakan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder, dan melakukan rekayasa lalu lintas, dan terakhir melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Berita Terkait
-
Moderna Mulai Uji Coba Vaksin Covid-19 pada Bayi dan Anak
-
Kasus Corona Menurun, Status RSKI Covid-19 Pulau Galang Masih Simpang Siur
-
7 Partisipan Terpapar Covid-19, Pembukaan All England 2021 Mundur
-
Pemkot Denpasar Genjot Vaksinasi Covid-19 Percepat Pemulihan Pariwisata
-
Uang Insentif Tak Kunjung Cair, Nakes Covid-19 Buat Petisi Desak Pemerintah
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi