Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi menyatakan Indonesia sudah mendapatkan 360 juta lebih dosis vaksin sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di Tanah Air.
“Alhamdulillah kita bisa dapat dosis vaksinasi untuk 181,5 juta rakyat Indonesia. Karena satu orang dua dosis maka 360 juta lebih dosis sudah didapat,” ujarnya di sela memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk ratusan kiai di Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, Selasa (23/3/2021).
Budi menjelaskan vaksinasi di dunia diharapkan dapat mencapai 70 persen kekebalan komunal dari jumlah 7,8 miliar manusia, atau artinya ada 5,5 miliar dosis atau sekitar 11 miliar dosis yang sangat dibutuhkan dengan cepat.
Terdapat empat jenis vaksin yang diperoleh Indonesia, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer dan diharapkan tuntas pelaksanaan vaksinasinya dalam kurun waktu 12 bulan.
“Kapasitas produksi vaksin di dunia sekitar 3-4 miliar. Jadi, ketika dapat maka tidak bisa memilih, sebab istilahnya kita rebutan seluruh dunia,” ucapnya.
Sementara pada pelaksanaan vaksinasi, Budi menyaksikan suntikan dosis kedua menggunakan vaksin berjenis Sinovac kepada Anwar Mansur, Agoes Ali Masyhuri, Anwar Iskandar, dan Abdul Matin.
Setelah itu, dilakukan vaksinasi dosis pertama menggunakan vaksin AstraZeneca kepada kiai muda, antara lain Muhammad Muslih, Jazuli Soleh Chosim, Ainul Mubarrok, Lukmanul Hakim serta ratusan kiai lainnya.
“Dengan kiai PWNU Jatim berkenan divaksin, maka diharapkan bisa membangkitkan keyakinan masyarakat berkenan memakai vaksin ini yang dipastikan aman,” tuturnya.
Wakil Ketua Rois Syuriah PWNU Jatim Anwar Iskandar menegaskan bahwa program vaksinasi ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Pensiun dari Wakil Gubernur, Nasrul Abit Jadi Duta Vaksin Lansia Sumbar
“Kami ambil keputusan bagi umat Islam, warga NU melaksanakan vaksinasi hukumnya adalah wajib. Menjaga keselamatan jiwa bagian kewajiban,” tuturnya.
Gus War, sapaan akrabnya, menegaskan vaksin AstraZeneca yang didatangkan ini dipastikan aman karena negara-negara di Timur Tengah juga menggunakannya.
"Kedua, AstraZeneca berdasar keputusan diambil lembaga berkompeten LBM (Lembaga Bhatsul Masail) adalah suci dan halal. Harapannya, setelah ini mata rantai COVID-19 bisa putus dan Indonesia menuju normalisasi kesehatan, normalisasi ekonomi, normalisasi pendidikan dan lainnya,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Ngasinan, Kota Kediri. [Antara]
Berita Terkait
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah
-
Virus Nipah Sudah Menyebar di Sejumlah Negara Asia, Belum Ada Obatnya
-
28 Juta Warga Indonesia Berpotensi Alami Masalah Kesehatan Jiwa, Apa yang Terjadi?
-
Bukan Virus Baru, Ini 7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Super Flu di Indonesia
-
Menkes Sentil Kebiasaan Orang RI Ngerasa Sehat Padahal Gula Tinggi: Itu Mother of All Diseases
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial