Suara.com - Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei tentang Persepsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Enam Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju.
Keenam menteri tersebut adalah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Budi Gunawan Sadikin (Menteri Kesehatan), Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) dan M. Lutfi (Menteri Perdagangan).
Survei yang diolah oleh Tim CISA ini guna mengukur kinerja enam menteri baru hasil Resuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Desember 2020.
Hasil Survei Persepsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Enam Menteri Baru
Berdasarkan hasil survei CISA, didapatkan bahwa publik lebih banyak puas terhadap kinerja Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang mendapatkan 25,87 persen.
Budi Sadikin (Menteri Kesehatan) menempati posisi di bawah Sandiaga Uno dengan mendapatkan 21,66 persen.
Kemudian Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendapatkan 19,25 persen. Disusul Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono yang mendapatkan 15,74 persen.
Sementara, Menteri Perdagangan, M Lutfi hanya mendapatkan 11,85 persen dan di posisi terakhir yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial) mendapatkan 5,63 persen.
Hasil Survei yang disampaikan langsung oleh Herry Mendrofa selaku Direktur Eksekutif CISA ini tidak hanya mengacu pada kinerja, namun juga menyasar pada Kapasitas kepemimpinan dan Kebijakan.
Baca Juga: Pesan Jokowi Usai Tinjau Vaksinasi Massal Para Seniman dan Budayawan
Sandiaga Uno dinilai memiliki banyak terobosan
Sandiaga Uno mengungguli semua menteri hasil resuffle termin 1 kabinet Indonesia Maju karena publik menilai Sandiaga mampu memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi kreatif dan juga sektor pariwisata.
Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dinilai menghasilkan banyak kebijakan, apalagi di tengah pandemi yang menuntut setiap stakeholders memiliki terobosan untuk mampu bertahan.
Beberapa kebijakan Kemenparekraf yang yang cukup fenomenal di antaranya:
- Program Stimulus Hibah Pariwisata
- Free Covid Corridor atau Travel Corridor Arrangement
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Program Digitalisasi Ekonomi Kreatif
Program tersebut menyasar kepada 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Gaya kepemimpinan Risma tidak memberikan dampak pada akselerasi kinerja
Tag
Berita Terkait
-
Bahlil: Realisasi Investasi Sektor ESDM Investasi Turun, PNBP Gagal Capai Target
-
Realisasi PNBP Migas Jauh dari Target, Ini Alasan Bahlil
-
APBN Tekor Hampir 3 Persen, Dalih Purbaya: Saya Buat Nol Defisit Bisa, Tapi Ekonomi Morat-marit
-
IHSG Sempat 9.000, Purbaya Percaya Diri: Itu Baru Awal, Akan Naik Terus
-
Sabida Thaiseth, Muslimah Pertama di Kabinet Thailand yang Mengusung Wajah Baru Kebudayaan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim