Suara.com - Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei tentang Persepsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Enam Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju.
Keenam menteri tersebut adalah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Budi Gunawan Sadikin (Menteri Kesehatan), Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) dan M. Lutfi (Menteri Perdagangan).
Survei yang diolah oleh Tim CISA ini guna mengukur kinerja enam menteri baru hasil Resuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Desember 2020.
Hasil Survei Persepsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Enam Menteri Baru
Berdasarkan hasil survei CISA, didapatkan bahwa publik lebih banyak puas terhadap kinerja Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang mendapatkan 25,87 persen.
Budi Sadikin (Menteri Kesehatan) menempati posisi di bawah Sandiaga Uno dengan mendapatkan 21,66 persen.
Kemudian Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendapatkan 19,25 persen. Disusul Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono yang mendapatkan 15,74 persen.
Sementara, Menteri Perdagangan, M Lutfi hanya mendapatkan 11,85 persen dan di posisi terakhir yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial) mendapatkan 5,63 persen.
Hasil Survei yang disampaikan langsung oleh Herry Mendrofa selaku Direktur Eksekutif CISA ini tidak hanya mengacu pada kinerja, namun juga menyasar pada Kapasitas kepemimpinan dan Kebijakan.
Baca Juga: Pesan Jokowi Usai Tinjau Vaksinasi Massal Para Seniman dan Budayawan
Sandiaga Uno dinilai memiliki banyak terobosan
Sandiaga Uno mengungguli semua menteri hasil resuffle termin 1 kabinet Indonesia Maju karena publik menilai Sandiaga mampu memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi kreatif dan juga sektor pariwisata.
Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dinilai menghasilkan banyak kebijakan, apalagi di tengah pandemi yang menuntut setiap stakeholders memiliki terobosan untuk mampu bertahan.
Beberapa kebijakan Kemenparekraf yang yang cukup fenomenal di antaranya:
- Program Stimulus Hibah Pariwisata
- Free Covid Corridor atau Travel Corridor Arrangement
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Program Digitalisasi Ekonomi Kreatif
Program tersebut menyasar kepada 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Gaya kepemimpinan Risma tidak memberikan dampak pada akselerasi kinerja
M. Lutfi dan Tri Rismaharini dianggap oleh publik belum memuaskan karena kebijakan yang dibuat tidak dapat terimplementasi dengan baik.
Misalnya saja M.Lutfi cukup kontroversial dengan rencana kebijakan impor beras. Hal ini pun bertentangan dengan kondisi surplus beras yang dialami oleh petani sehingga M.Lutfi dianggap tidak optimal menyelaraskan program kerjanya terutama dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
Sementara Tri Rismaharini, hingga saat ini mantan Wali Kota Surabaya tersebut belum memenuhi harapan publik terutama dalam konteks peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
Inovasi di Kementerian Sosial yang sampai sekarang hanya bertumpu pada perbaikan data kemiskinan menyebabkan upaya untuk meningkatkan (pemulihan) Kesejahteraan Sosial cenderung diabaikan.
Belum lagi soal kontroversi Kebijakan Kementerian Sosial yang menghentikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar pada 9 juta KK Miskin mendatang.
Gaya kepemimpinan Risma yang kurang humanis ketika berada di lapangan juga dinilai tidak memberikan dampak pada akselerasi kinerja seperti saat Bencana Banjir Bandang di NTT dimana Risma sempat memarahi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang hanya menjadi Relawan Sosial.
Metodologi Survei CISA
Pengambilan sampel melalui Systematic Random Sampling (Sampel Acak Sistematis). Sampel terdiri atas 1.600 responden (Margin of Error 2,5% dan tingkat kepercayaan di 95%).
Dilakukan di 34 Provinsi yang ada di Indonesia melalui wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.
Diselenggarakan dari tanggal 12-16 April 2021.
Tag
Berita Terkait
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
Purbaya Blacklist Keluarga Dwi Sasetyaningtyas usai Viral Hina RI, Tagih Balik Dana LPDP Plus Bunga
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Danantara Gandeng Arm Limited, Indonesia Siap Jadi Produsen Chip!
-
Balita 3 Tahun di Sragen Dianiaya Ayah Kandung, Pemerintah Asesmen Pengasuhan KakekNenek
-
Kronologi Penangkapan Komplotan Curanmor Bersenpi di Jakbar: Polisi Sita Senjata Rakitan
-
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ini Alasannya
-
LLDIKTI Wilayah IX Tekankan Pemanfaatan Bijak Dana Beasiswa di ITB Nobel Indonesia
-
Daftar Tempat Menarik untuk Menunggu Maghrib di Wilayah Bandung Barat
-
Kasus Suap Impor Barang KW, KPK Buka Peluang Panggil Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Kasatgas Tito Terus Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatera
-
Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga