Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil menyabet gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tersebut diberikan atas laporan keuangan Pemkot Tangsel selama tahun 2020. Pemberian gelar WTP secara simbolis dilakukan di Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Senin, (10/5/2021).
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan, gelar yang diberikan oleh BPK ini, artinya Pemkot Tangsel berhasil membuktikan hasil kinerjanya. Kendati demikian, dia tak mau jumawa, justru gelar WTP akan menjadi pemicu Pemkot Tangsel untuk terus memperbaiki kinerja keuangannya di masa yang akan datang.
”Tentunya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkannya lagi,” ujar Benyamin dalam keterangannya pada Senin, (10/5/2021).
Benyamin menjelaskan, dalam proses pembuatan laporan ini, Pemkot Tangsel mengedepankan pengelolaan keuangan yang maksimal. Cara tersebut pun akan terus dikembangkan dengan cara meningkatkan manajemen risiko.
”Nantinya kami akan terus berikan pelatihan kepada semua pejabat pengelola keuangan daerah agar lebih maksimal,” kata Benyamin.
Saat ini, lanjut Benyamin, Pemkot Tangsel juga berkomitmen untuk meningkatkan neraca aset yang catatannya selalu diperbarui. Dari mulai posisi terakhir sampai dengan program sertifikasi aset yang akan terus dijalankan.
”Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan harus semakin mantap. Sehingga setiap program akan mencapai outcome, impact sampai dengan benefit,” ujar Benyamin.
Dalam masa kepemimpinannya, ini merupakan yang kesembilan kalinya Tangsel mendapatkan gelar WTP. Di mana delapan kali pada saat memimpin bersama Airin Rachmi Diany dan pertama kalinya sejak dia menjabat sebagai Wali Kota Tangsel.
Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Arman Syifa memberikan apresiasi terhadap seluruh pemerintah daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan Daerah.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Pemkot Tangsel Waswas Kasus Covid-19 Naik
Untuk sebagian kota dan kabupaten menerima catatan yang nantinya perlu dievaluasi. Sehingga pada laporan selanjutnya akan lebih maksimal serta mampu meningkatkan penilaian yang saat ini diraih. (adv)
Berita Terkait
-
12 Kali Raih Predikat WTP dari BPK, Sekjen DPR: Harus Makin Berkualitas
-
Habiskan Danais Hingga Rp170 Miliar, BPK Soroti Pembelian Hotel Mutiara
-
Kelebihan Bayar Robot Damkar Diklaim Dikembalikan, Wagub DKI: Masih Dicek
-
BPK Temukan Dana Pembayaran Peralatan Damkar DKI Kelebihan Rp 6,5 Miliar
-
Tersangkut Korupsi Lahan, Wagub DKI Masih Berharap Dapat WTP
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger