Suara.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku, Rizka Anung Nata ikut mengomentari polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat sejumlah pegawai terpaksa dinonaktifkan.
Rizka Anung Nata mengatakan bahwa TWK merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap dirinya dan keluarga.
Selain itu, dia juga menduga kegagalannya dalam TWK merupakan buah dari kasus-kasus besar yang selama ini pernah ditangani.
Pernyataan itu disampaikan Rizka Anung Nata saat menjadi salah satu narasumber program Mata Najwa, Rabu (26/5/2021) malam.
Rizka Anung Nata mengawali dengan mengurai perjalanannya bergabung ke KPK sampai menangani kasus besar seperti Harun Masiku.
"Untuk kasus Harun Masiku saya hanya terlibat dalam penyelidikan atau OTT, namun pada saat selesai ekspose, saya tidak termasuk penyidik," terangnya dikutip Suara.com dari YouTube Najwa Shihab.
Kemudian dia mengungkap perasaan curiga TWK tersebut merupakan dampak dari sepak terjangnya menangani kasus besar di KPK.
"Saya pribadi menduga itu, karena apa, pada saat telah dilakukan tes ini. Beberapa perkara memang tidak bisa saya lakukan, sama seperti rekan-rekan yang lain, datang kantor, cek email, sedikit saya beri masukan ke tim, yang sifatnya masukan saran, tapi tak bisa memerintah seperti ketika masih aktif," ungkapnya.
Pegawai KPK tersebut lalu mengurai sejumlah permasalahan atau kendala yang pernah dia alami ketika mengungkap kasus korupsi.
Baca Juga: Pegawai KPK Bongkar Kejanggalan Pertanyaan TWK, Jilbab dan Aliran Agama Ikut Ditanyakan
"Beberapa ada masalah pemanggilan, ekspose dan sebagainya, tapi kita tetap memegang teguh ke alat bukti. Selagi cukup kami sampaikan. Ada beberapa kita panggil gak diakomodir, laporan hasil penyidikan disposisnya bermacam-macam yang tak bisa dilanjutkan," ujar dia.
Soal TWK KPK, Rizka Anung Nata mengaku hal itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya dan keluarga. Sebab, dia sudah melakukan tes serupa beberapa kali.
"Sama seperti yang lain, ini suatu penghinaan kepada saya dan keluarga saya. Dari dulu saya sudah melakukan tes ini, masuk kepolisian, beberapa tingkatan pendidikan yang saya lakukan, sampai dengan memutuskan memundurkan diri dan mengabdi pada KPK," tegas Rizka Anung Nata.
"Ketika dipaksa diminta UU menjadi PNS lagi, ya karena itu sudah menjadi ketentuan ya saya ikuti. Namun kenyataannya beberapa pertayaan yang diajukan ke saya menurut saya tidak ada tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyidik," sambungnya.
Rizka Anung Nata kemudian mengungkap pertanyaan-pertanyaan janggal yang diajukan penanya kepadanya saat TWK berlangsung.
Dia mengatakan, ada dua pertanyaan yang mengganggu pikirnya, salah satunya yakni soal follow ustaz yang kerap mengkritik pemerintah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta