Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mendirikan fasilitas pembakaran jenazah atau krematorium. Hal ini dilakukan setelah kegiatan kremasi belakangan mendapatkan protes imbas dari meroketnya kematian karena Covid-19.
Rencana ini diungkap oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza menyebut pihaknya sedang mempersiapkan proyek pembuatan tempat kremasi ini.
"DKI memang berniat menyiapkan tempat kremasi, ini sedang disiapkan konsepnya dan tempatnya dan sebagainya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Riza mengakui memang selama ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki tempat kremasi sendiri. Masyarakat yang ingin melakukan pembakaran jenazah hanya bisa menggunakan fasilitas milik swasta.
"Sekali lagi DKI Jakarta sampai hari ini tidak punya tempat pelaksanaan kremasi bagi jenazah. Beberapa waktu lalu memang ada kegiatan kremasi itu tinggi sekali, itu dilaksanakan oleh pihak swasta bukan dari Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Namun, karena permintaan kremasi begitu tinggi, harganya malah ikut meroket. Hal ini menuai protes dari masyarakat karena dianggap menambah beban kesulitan mereka.
Karena itu, ia meminta agar pihak swasta tidak memanfaatkan kondisi tingginya permintaan kremasi.
Seharusnya situasi seperti ini tidak dijadikan momentum untuk meraup keuntungan lebih.
"Jangan ada lagi yang mematok harga tidak wajar atau berlebihan. Justru harusnya disaat seperti ini kita harus saling membantu saling tolong menolong bukan justru mengambil kesempatan di saat seperti ini," pungkasnya.
Baca Juga: 6,64 Juta Warga di DKI Jakarta Sudah Divaksin Dosis Pertama
Diprotes PSI
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan membuat fasilitas kremasi jemazah. Pasalnya angka kematian di ibu kota belakangan ini terus meroket karena pandemi Covid-19.
Anggota Komisi A fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan mengatakan dalam sepekan terakhir pihaknya menerima banyak keluhan seperti harga yang meroket untuk melakukan kremasi. Imbasnya, banyak orang yang memilih untuk melakukan pembakaran jenazah di luar kota.
"Sebagian warga terpaksa ke luar Jakarta seperti ke Karawang, Cibinong dan lainnya akibat sejumlah krematorium di Jakarta menolak untuk melayani jenazah Covid-19," ujar August dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).
August mengatakan, situasi ini malah semakin menyulitkan keluarga yang sudah dilanda duka karena kehilangan anggota keluarga. Dengan adanya fasilitas kremasi milik Pemprov, diyakini bisa meringankan beban keluarga.
"Untuk itu Fraksi PSI meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas krematorium Covid-19 di Jakarta menentukan batas atas dari biaya kremasi sehingga tidak menambah beban duka keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.
Berita Terkait
-
6,64 Juta Warga di DKI Jakarta Sudah Divaksin Dosis Pertama
-
Jakarta Paling Tidak Patuh Prokes, Ferdinand Sindir Anies: Gubernurnya Tak Bisa Kerja
-
Sapi Kurban Kabur dan Terperosok ke Got, Crane DKI Dikerahkan, Evakuasi 3 Jam
-
Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 Capai Rp 80 Juta, Hotman Paris Minta Kasusnya Diusut
-
Gubernur Anies: Secara Umum Warga Jakarta Taat Aturan Salat Id di Rumah dan Potong Kurban
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional