Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mendirikan fasilitas pembakaran jenazah atau krematorium. Hal ini dilakukan setelah kegiatan kremasi belakangan mendapatkan protes imbas dari meroketnya kematian karena Covid-19.
Rencana ini diungkap oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza menyebut pihaknya sedang mempersiapkan proyek pembuatan tempat kremasi ini.
"DKI memang berniat menyiapkan tempat kremasi, ini sedang disiapkan konsepnya dan tempatnya dan sebagainya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Riza mengakui memang selama ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki tempat kremasi sendiri. Masyarakat yang ingin melakukan pembakaran jenazah hanya bisa menggunakan fasilitas milik swasta.
"Sekali lagi DKI Jakarta sampai hari ini tidak punya tempat pelaksanaan kremasi bagi jenazah. Beberapa waktu lalu memang ada kegiatan kremasi itu tinggi sekali, itu dilaksanakan oleh pihak swasta bukan dari Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Namun, karena permintaan kremasi begitu tinggi, harganya malah ikut meroket. Hal ini menuai protes dari masyarakat karena dianggap menambah beban kesulitan mereka.
Karena itu, ia meminta agar pihak swasta tidak memanfaatkan kondisi tingginya permintaan kremasi.
Seharusnya situasi seperti ini tidak dijadikan momentum untuk meraup keuntungan lebih.
"Jangan ada lagi yang mematok harga tidak wajar atau berlebihan. Justru harusnya disaat seperti ini kita harus saling membantu saling tolong menolong bukan justru mengambil kesempatan di saat seperti ini," pungkasnya.
Baca Juga: 6,64 Juta Warga di DKI Jakarta Sudah Divaksin Dosis Pertama
Diprotes PSI
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan membuat fasilitas kremasi jemazah. Pasalnya angka kematian di ibu kota belakangan ini terus meroket karena pandemi Covid-19.
Anggota Komisi A fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan mengatakan dalam sepekan terakhir pihaknya menerima banyak keluhan seperti harga yang meroket untuk melakukan kremasi. Imbasnya, banyak orang yang memilih untuk melakukan pembakaran jenazah di luar kota.
"Sebagian warga terpaksa ke luar Jakarta seperti ke Karawang, Cibinong dan lainnya akibat sejumlah krematorium di Jakarta menolak untuk melayani jenazah Covid-19," ujar August dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).
August mengatakan, situasi ini malah semakin menyulitkan keluarga yang sudah dilanda duka karena kehilangan anggota keluarga. Dengan adanya fasilitas kremasi milik Pemprov, diyakini bisa meringankan beban keluarga.
"Untuk itu Fraksi PSI meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas krematorium Covid-19 di Jakarta menentukan batas atas dari biaya kremasi sehingga tidak menambah beban duka keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.
Berita Terkait
-
6,64 Juta Warga di DKI Jakarta Sudah Divaksin Dosis Pertama
-
Jakarta Paling Tidak Patuh Prokes, Ferdinand Sindir Anies: Gubernurnya Tak Bisa Kerja
-
Sapi Kurban Kabur dan Terperosok ke Got, Crane DKI Dikerahkan, Evakuasi 3 Jam
-
Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 Capai Rp 80 Juta, Hotman Paris Minta Kasusnya Diusut
-
Gubernur Anies: Secara Umum Warga Jakarta Taat Aturan Salat Id di Rumah dan Potong Kurban
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
5 Sindiran Politik Tajam Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' yang Viral
-
Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
-
Bukan untuk Kantong Pribadi, Buruh Senior Depok Kawal Upah Layak bagi Generasi Mendatang
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
-
Polemik Batasan Bias Antara Penyampaian Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Menag Ingatkan Perbedaan Pandangan Agama Jangan Jadi Alat Adu Domba Umat
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru