Suara.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti angkat bicara mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemborosan anggaran Rp 1,19 miliar untuk pembelian alat rapid test. Widyastuti beralasan saat itu belum mengetahui harga di tahun 2020 saat proyek itu.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020, Dinkes DKI telah membeli 40 ribu pieces alat rapid test dari PT NPN dengan harga satuannya Rp 197.500.
Namun Dinkes membeli 50 ribu pieces barang yang sama ke PT TKM dengan harga Rp 227.272 per satuannya.
Widyastuti menjelaskan, saat di tahun 2020 kebutuhan alat rapid test begitu mendesak. Sehingga ia butuh cepat demi bisa melakukan pemeriksaan kepada masyarakat.
"Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman secara rutin. Kita meyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan kan belum ada kepastian. Sehingga kita perlu menjamin Warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan," ujarnya di kantor Dinkes DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/8/2021).
Di masa itu juga, kata Widyastuti, harga alat rapid test belum diketahui kepastiannya. Sementara kontrak untuk pengiriman hanya berjangka waktu empat hari untuk mendatangkan alat baru.
Akhirnya pihak Dinkes menjalin kerja sama dengan pihak lain, yakni PT TKM yang mampu mendatangkan lebih banyak dan cepat meski lebih mahal.
"Saya sampaikan itu seusia dengan kondisi saat itu. Kan kita tahu fluktuasi harga tahun lalu kita nggak pernah ngerti, kita nggak pernah ngerti," jelasnya.
Dia pun menyatakan sudah melakukan permintaan pengawasan dan audit agar transaksi serta penggunaan anggaran bisa dilakukan secara terbuka dan transparan.
Baca Juga: Masalah Bau, Alasan Dinkes DKI Pilih Beli Masker N95 yang Lebih Mahal
"Jadi sejak awal kita minta pendampinhan oleh semua pemeriksa, inspektorat, kejaksaan, semuanya kita minta mendampingi mengawal. Saya minta secara khusus kepada para pemeriksa, auditor bagaimana proses di DKI," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus