Suara.com - Sejumlah pejabat mengaku sudah menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Mirisnya di saat yang bersamaan para tenaga kesehatan yang sejatinya memiliki hak malah tengah kesulitan memperoleh suntikan vaksin ketiga tersebut.
Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menjelaskan pihaknya kerap menerima aduan dari nakes yang kesulitan mendapatkan vaksin booster. Padahal nakes menjadi pihak yang paling berwenang mendapatkan vaksin booster sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
"Bayangkan kami seharian ini, dari kemarin itu kami mendapatkan begitu banyak sekali laporan dari nakes yang bukan hanya tidak mendapatkan tapi kesulitan," kata Firdaus saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Mereka mengadu ke LaporCovid-19 karena kesulitan mendapatkan vaksin booster Moderna. Setidaknya ada dua penyebab mengapa pada akhirnya nakes begitu sulit mendapatkan haknya.
Firdaus menjelaskan penyebab yang pertama bisa jadi stok ketersediaan vaksin ketiga memang terbatas. Lalu penyebab yang kedua bisa juga karena adanya dugaan penyelewengan pendistribusian vaksin booster.
"Intinya disuntikan kepada kelompok-kelompok yang tidak semestinya atau tidak berhak dalam hal ini di luar nakes," ujarnya.
Menurutnya, vaksin Moderna juga sebenarnya diberikan sebagai suntikan pertama dan kedua bagi masyarakat umum dengan catatan ada surat keterangan dokter. Tetapi kalau untuk dijadikan vaksin ketiga, maka yang berhak mendapatkan itu hanyalah para nakes.
Itu disampaikan Firdaus sebab kalau melihat prinsip dari keadilan vaksin (vaccine equity), pemberian vaksin itu dilakukan berdasarkan tingkat kerentanan resiko terinfeksi. Karena itu lah mengapa nakes diberikan vaksin ketiga atau booster lantaran menerima resiko yang tinggi dibandingkan lainnya.
Terlebih di Indonesia sudah tidak terhitung berapa banyak nakes yang terpapar Covid-19. Bahkan LaporCovid-19 mencatat kurang lebih ada 1.800 nakes yang meninggal dunia setelah menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi.
Baca Juga: Dosis Ketiga Alias Booster: Efektif atau Cuma Buang-buang Vaksin Covid-19?
"Jadi menurutku itu pejabat-pejabat yang ngaco, yang rakus, pejabat-pejabat yang sama sekali tidak memiliki empati, sama sekali tidak memperhatikan bagimana situasi kondisi saat ini."
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.
Dalam video tersebut, Wali Kota Andi mengatakan sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting