PBB Sebut Jokowi Menolak Amandemen UUD 1945, Tidak Ingin Dibilang 'Mau Tiga Periode'

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menyatakan menolak amandemen UUD 1945. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor usai mengikut agenda pertemuan lima partai politik koalisi pemerintahan non-parlemen di Istana pada Rabu (1/9/2021).

Awalnya, pria yang akrab disapa Ferry ini, mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi bahasan. Pertama, soal penanganan Covid-19, kedua soal ekonomi dan ketiga soal ibu kota negara (IKN).

Sejumlah petinggi partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut pun diberikan kesempatan menyampaikan pikirannya. Hanya saja, Ferry yang hadir mewakili Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, menyinggung soal amandemen UUD 1945.

"Tambahan dari saya, saya sampaikan dalam forum itu kalau Pak Yusril diminta pendapat pemerintah ini ingin melakukan amandemen terbatas beliau siap membantu" kata Ferry kepada Suara.com, Rabu (1/9/2021).

Ferry juga mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Jokowi langsung merespon soal tawaran dari Yusril terkait masukan soal amandemen UUD 1945. Jokowi disebutnya melakukan amandemen UUD 1945.

Dia menyampaikan, alasan Jokowi menolak lantaran menghindari amandemen dilakukan malah melebar. Terlebih adanya isu tiga periode.

"Intinya pada saat amandemen beliau ketawa,  'soal amandemen saya tidak setuju mau yang terbatas maupun yang tidak terbatas' gitu kan. 'Tapi semua diserahkan ke Senayan MPR' begitu. 'Karena saya tidak mau nanti intinya dikatain saya mau tiga periode' jadi seperti itu lah," ungkapnya.

Ferry mengatakan, PBB menjadi satu-satunya partai dalam pertemuan tersebut yang menyinggung soal amandemen UUD 1945.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut menurut Ferry tidak ada yang menyinggung soal bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi. Termasuk soal alokasi kursi di kabinet.

Baca Juga: Nasdem: Jangan Sampai Segala Macam Terkait Amandemen jadi Bola Liar

"Nggak ada, nggak ada menyinggung soal itu (masuknya PAN)," tandasnya.

Pertemuan Koalisi Parpol Parlemen

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate membeberkan isi pertemuan antara petinggi partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya ada lima topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Johnny menyampaikan dalam pertemuan para petinggi parpol koalisi pemerintah turut ada 7 ketua umum partai politik dan tujuh sekjen  partai politik.

Pertama, PDIP diwakili Ketua Umum Megawati Soekarnoputri beserta sekjen Hasto Kristiyanto. Kedua, Partai Gerindra diwakili Ketua Umumnya, Prabowo Subianto dan Sekjen, Ahmad Muzani. Ketiga, Partai Nasdem diwakili Ketua Umum Surya Paloh dengan Johnny G Plate, kemudian Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Lodewijk Paulus.

Kemudian PKB Muhaimin Iskandar dengan Hassanuddin Wahid dan PPP Suharso Monoarfa dengan Arwani Thomafi. Dan tentu saja PAN diwakili oleh ketua umum Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai sekjen.

Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.

Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.

"Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekpnomi kita, yang kuartal 1 kontranski 0,7 persen kuartal 2 tumbuh 7,7 persen, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4," tuturnya.

Topik bahasan yang ketiga, yakni terkait dengan startegi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi bisa kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.

Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang saat ini di masa pandemi.

"Kelima terkait ibu kota negara, kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19 tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan ibu kota negara baru dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan," katanya.