Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan kalau Indonesia bakal menjadi presidensi perhelatan G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 3 November 2022. Ini menjadi kali pertama bagi Indonesia menjadi presidensi sejak G20 didirikan.
Retno mengatakan bahwa serah terima dilakukan saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma pada 2021. Indonesia akan menjadi presidensi 150 pertemuan negara Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
"Ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20, sejak G20 didirikan dan ini tentunya merupakan kepercayaan," kata Retno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/9/2021).
Lebih lanjut, Retno menjelaskan mengenai perkiraan situasi dunia pada 2020 di mana telah diperkirakan kalau dunia belum akan sepenuhnya ke luar dari pandemi Covid-19.
Kalau dari aspek kesehatan, WHO menyampaikan harapan di akhir 2021 negara di seluruh dunia dapat melakukan vaksinasi 40 persen dari populasinya. Adapun 70 persen sebagai syarat herd immunity diharapkan dapat dicapai pada pertengahan 2022.
Sementara dari aspek ekonomi, Retno menuturkan ekonomi dunia turun hingga minus 3,2 persen pada 2020 sesuai data IMF. Untuk 2021, terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6 persen dan diharapkan dapat terus berlanjut pada 2022.
Selain itu, Retno mengatakan bahwa dunia juga memperkirakan masih adanya kerentanan serta kekhawatiran akan pertumbuhan yang belum akan merata.
"Dari sisi geopolitik diperkirakan rivalitas dari dua kekuatan besar masih akan berlanjut," ujarnya.
Berdasarkan tiga poin tersebut, maka menurut Retno spirit utama dari Indonesia yang menjadi presidensi G20 ialah pulih bersama. Pulih secara bersama itu memerlukan spirit, solidaritas kerja sama, kolaborasi, kemitraan dan inklusivitas.
Baca Juga: Presidensi G20, Apa Manfaatnya Bagi Ekonomi Indonesia?
"Inklusifitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia, Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja tapi juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Baru Bertemu Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perang AS Pete Hegseth Dihantam Isu Diskriminasi
-
Blokade Selat Hormuz Oleh Amerika Serikat Picu Protes China, Dinilai Memperburuk Krisis Timur Tengah
-
Italia Tangguhkan Perjanjian Pertahanan dengan Israel, Ini Penyebabnya
-
BPKP Bongkar Borok Proyek Chromebook: Negara Rugi Rp2,1 Triliun, Ini Rinciannya
-
36 Jam Blokade AS, Laksamana CENTCOM Yakin Ekonomi Iran Mulai Lumpuh Perlahan
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
Pusat Komando Militer: Tidak Ada Kapal yang Berhasil Melewati Blokade AS ke Pelabuhan Iran
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman