Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan kalau Indonesia bakal menjadi presidensi perhelatan G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 3 November 2022. Ini menjadi kali pertama bagi Indonesia menjadi presidensi sejak G20 didirikan.
Retno mengatakan bahwa serah terima dilakukan saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma pada 2021. Indonesia akan menjadi presidensi 150 pertemuan negara Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
"Ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20, sejak G20 didirikan dan ini tentunya merupakan kepercayaan," kata Retno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/9/2021).
Lebih lanjut, Retno menjelaskan mengenai perkiraan situasi dunia pada 2020 di mana telah diperkirakan kalau dunia belum akan sepenuhnya ke luar dari pandemi Covid-19.
Kalau dari aspek kesehatan, WHO menyampaikan harapan di akhir 2021 negara di seluruh dunia dapat melakukan vaksinasi 40 persen dari populasinya. Adapun 70 persen sebagai syarat herd immunity diharapkan dapat dicapai pada pertengahan 2022.
Sementara dari aspek ekonomi, Retno menuturkan ekonomi dunia turun hingga minus 3,2 persen pada 2020 sesuai data IMF. Untuk 2021, terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6 persen dan diharapkan dapat terus berlanjut pada 2022.
Selain itu, Retno mengatakan bahwa dunia juga memperkirakan masih adanya kerentanan serta kekhawatiran akan pertumbuhan yang belum akan merata.
"Dari sisi geopolitik diperkirakan rivalitas dari dua kekuatan besar masih akan berlanjut," ujarnya.
Berdasarkan tiga poin tersebut, maka menurut Retno spirit utama dari Indonesia yang menjadi presidensi G20 ialah pulih bersama. Pulih secara bersama itu memerlukan spirit, solidaritas kerja sama, kolaborasi, kemitraan dan inklusivitas.
Baca Juga: Presidensi G20, Apa Manfaatnya Bagi Ekonomi Indonesia?
"Inklusifitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Indonesia, Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja tapi juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji