Suara.com - Ketegangan antara AS, Australia dan Prancis seputar pembatalan kontrak kapal selam terus memuncak. Paris meratapi "pengkhianatan", sebaliknya Australia bersikeras hanya menjalankan kepentingan nasional.
Kegusaran Prancis terhadap Australia tak kunjung mereda. Penyebabnya adalah kontrak kapal selam senilai lebih dari USD 50 miliar yang sudah dikerjakan sejak lima tahun dibatalkan sepihak.
Buntutnya konflik bereskalasi sepanjang akhir pekan. Satu per satu negara yang terlibat dalam pakta pertahanan AUKUS mendapat balasan.
Sabtu (18/9) Paris memanggil duta besarnya dari Amerika Serikat dan Australia, untuk pertama kali dalam sejarah.
Adapun Inggris yang oleh Menteri Luar Negeri Jean-Yves le Drian dianggap sebagai "roda ketiga” dalam pertautan itu dan cuma bersikap "oportunis,” mendapat perlakuan yang lebih lunak.
Pertemuan antara Menteri Pertahanan Florence Parly dan Ben Wallace pekan ini diam-diam dibatalkan, lapor The Guardian mengutip lingkaran diplomasi di Paris, Minggu (19/9).
Pada hari yang sama Presiden AS, Joe Biden, meminta pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Percakapan itu rencananya akan dilangsungkan "dalam beberapa hari ke depan,” klaim juru bicara Kemenlu di Paris, Gabriel Attal.
Kepada Biden, Macron akan meminta "klarifikasi” terhadap "apa yang sangat menyerupai pelanggaran kepercayaan yang besar,” imbuh Attal dengan nada yang lebih diplomatis ketimbang atasannya, Menlu le Drian.
Baca Juga: Peugeot Dilarang Jualan Skuter Roda Tiga Karena Dianggap Jiplak Piaggio
"Menusuk dari belakang”
Momentum yang dipilih AS untuk mengumumkan pakta pertahanan AUKUS dinilai mempermalukan Paris. Pekan lalu kedua negara seharusnya memperingati 240 tahun Pertempuran Chesapeake, ketika armada laut Prancis meruntuhkan kedigdayaan Inggris, dan membuka jalan bagi kemerdekaan Amerika Serikat.
Akibatnya upacara besar yang sudah disiapkan kedutaan besar Prancis di Washington dibatalkan, dan diganti dengan pertemuan kecil-kecilan, kabar CNN. Perlakuan Biden "sama saja dengan menusuk dari belakang,” kata Le Drian, "serupa dengan apa yang biasa Donald Trump lakukan.”
Meski "menyesalkan” reaksi Prancis, pemerintah di Canberra bersikeras "tidak menyesalkan keputusan menempatkan kepentingan nasional Australia sebagai prioritas,” kata Perdana Menteri Scott Morrison, "tidak akan.”
Menlu Keuangan Australa Simon Birmingham mengatakan, saat ini prioritas pemerintah adalah memastikan "bahwa kita memulihkan hubungan kuat dengan pemerintah Prancis untuk jangka panjang.”
Cacat diplomasi Australia awalnya memesan kapal selam bertenaga diesel dari Prancis dalam sebuah kesepakatan bersejarah lima tahun silam.
Berita Terkait
-
4 Sunscreen Brand Amerika Serikat Terbaik untuk Kulit, Mulai Rp60 Ribuan
-
Ranking BWF Ganda Campuran: Jafar/Felisha Masuk 10 Besar usai Tembus Final Australia Open 2025
-
3 Rekomendasi Sunscreen Australia yang Cocok Dipakai Orang Indonesia di Usia 40 Tahun
-
FSP 2025: Sinema sebagai Jembatan Diplomasi 75 Tahun RI-Prancis
-
Jadi Finalis Australia Open 2025, Jafar/Felisha Ingin Tampil Lepas di SEA Games 2025
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi