Bioskop Dibuka, Pemerintah Harap Industri Perfilman Nasional Pulih

Suara.com - Seiring dengan penanganan Covid-19 yang makin baik, pemerintah membuka kembali kegiatan masyarakat di ruang publik, diantaranya bioskop. Langkah ini diharapkan mampu mendorong gairah bangkitnya sektor ekonomi kreatif perfilman Tanah Air, karena dampak pandemi. Berbagai strategi dan stimulus mendorong perkembangan industri perfilman nasional juga dilakukan.

Hal ini disampaikan Direktur Industri Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mohammad Amin dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Ia menegaskan, pembukaan bioskop akan membantu pulihnya ekosistem ekonomi kreatif, karena film sangat berkontribusi positif terhadap perekonomian kreatif. Berbagai program digelontorkan pemerintah agar sektor industri kreatif kembali bergerak meski masih di masa pandemi, diantaranya Program Kreatif dari Rumah bagi pelaku seni.

“Ini sekaligus mengirimkan pesan, bahwa digitalisasi itu perlu untuk membangun ekraf di masa depan,” tambah Amin.

Pihaknya juga menjalankan program webinar untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dalam hal digitalisasi dan Program 1 Pintu sebagai sarana seleksi proposal kegiatan yang mendukung bangkitnya ekraf.

Digitalisasi, menurutnya, menjadi salah satu solusi konkrit pulihnya industri hiburan secara umum. Selain penguatan creativepreneurship (kewirausahaan di bidang kreatif) dan peningkatan produk kreatif unggulan yang dapat diserap pasar, berkelanjutan, serta memiliki dampak ekonomi.

Selain itu, Amin menekankan, langkah-langkah inovasi, adaptasi, dan terutama kolaborasi perlu dilakukan oleh para pelaku ekraf dalam membangkitkan kembali perekonomian. Ada tiga skema disiapkan pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi nasional di bidang perfilman, yaitu promosi, produksi, serta perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual film.

“Melalui skema promosi, kami membantu promosi 40 film nasional, yaitu film panjang dan layar lebar, dengan anggaran mencapai Rp 1,5 miliar per film. Ini untuk membantu para production house agar berani menayangkan filmnya di bioskop, sehingga ekosistem perfilman nasional hidup kembali,” papar Amin.

Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin menyambut baik langkah pemerintah dalam mendukung promosi film nasional.

“Di daerah, film nasional sangat disukai masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga: PPKM Level 3 Tangsel Diperpanjang, Restoran di Area Bioskop Boleh Terima Dine-in

Ia berharap, film-film nasional akan turut mendorong masyarakat untuk kembali menikmati film di bioskop, karena menurutnya, saat ini jumlah penonton baru sekitar 10% dari kapasitas bioskop. Masyarakat, dikatakan Djonny, tidak perlu khawatir, karena selama 9 bulan terakhir, tidak terjadi klaster bioskop.

Hal ini karena penerapan protokol kesehatan (prokes) di bioskop sangat terkontrol, termasuk kewajiban memakai masker, duduk berjarak, mematuhi pembatasan kapasitas, juga aturan keluar ruangan agar tidak terjadi kerumunan. Skrining dengan aplikasi PeduliLindungi juga diberlakukan bagi mereka yang memasuki ruang bioskop.

Penerapan prokes dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bioskop, memang harus terus digencarkan sebagai bagian dari perubahan perilaku dalam hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Aturan pemerintah untuk Prokes ini tidak untuk membatasi aktivitas, melainkan karena ingin kegiatan dapat berjalan dengan risiko penularan yang minimal,” tutur Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi.

Selain mempertahankan kepatuhan tersebut, menurut Sonny, edukasi perlindungan kesehatan juga dapat terus ditingkatkan. Misalnya sosialisasi skrining mandiri sebelum menuju ke bioskop, serta pemberian informasi tata cara menonton di bioskop yang aman.

“Juga dengan pengawasan pelaksanaan prokes dan ketersediaan alat/sarana/petunjuk prokes di lapangan juga perlu, untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan prokes tersebut,” ujar Sonny.