Suara.com - Surat terbuka mengatasnamakan jajaran Kapolsek di Polda Sulawesi Utara viral di media sosial. Dalam surat tersebut mereka melaporkan Kasubdit Mutjab Biro SDM Polda Sulut AKP Rentha Pardede kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan pemerasan berupa uang setoran Rp50 juta perbulan.
Surat terbuka yang mengatasnamakan jajaran Kapolsek di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara itu diunggah oleh akun Facebook Mawar Hitam. Tertera dalam surat tersebut ditulis pada 21 Oktober 2021.
Dikonfirmasi terkait isi surat terbuka itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Nana Sudjana membantah. Menurutnya, anggota Propam Polda Sulawesi Utara juga telah melakukan wawancara bersifat tersamar atau elicting terhadap para Kapolsek.
"Paminal Propam Polda sudah melakukan elicting dan penyelidikan kepada para Kapolsek, hasilnya tidak ada permintaan dari anggota Biro SDM Polda tersebut," kata Nana kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).
Berdasar hasil penyidikan sementara, mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebut bahwa akun Facebook Mawar Hitam yang menyebarkan isi surat dengan mengatasnamakan jajaran Kapolsek ialah akun palsu. Kekinian, pihaknya juga tengah mengidentifikasi pemilik akun untuk mengetahui motifnya menyebarkan surat terbuka hoaks tersebut.
"Dari hasil penyelidikan bahwa akun tersebut palsu dan tim cyber sedang kami kembangkan penyelidikannya," katanya.
Berikut isi surat terbuka yang diunggah akun Mawar Hitam:
Kotamobagu, 21 Oktober 2021
KPD YTH: Kapolri
MOHON IJIN JENDERAL,
DGN INI KM PR KAPOLSEK JJRN POLDA SULUT
Baca Juga: Dua Kapolsek di Bogor Dicopot, Ini Kata Kombes Pol Susatyo
MEMBERITAHUKAN TTG PERILAKU OKNUM AGT KASUBAG MUTJAB RO SDM AN. AKP RENTHA PARDEDE DIDUGA KUAT MELAKUKAN PEMERASAN THDP PR KAPOLSEK ADAPUN PERILAKU YAITU DGN CARA :
1. KAMI DI WAJIBKAN MELAK SETORAN TIAP BLN BERVARIASI SEKITAR 10-50 JT.
2. KPOLSEK YG SDH D ATAS 6 BLN DI TEROR/D ANCAM DGN PERMINTAAN YG TDK WAJAR, APABILA TDK MAMPU
MASUK DAFTAR MUTASI BRKT.
3. APABILA MINTA MUTASI, PERMINTAAN TDK WAJAR MULAI 50 JT S/D RATUSAN JT, UTK BINTARA MINIMAL 200 JT
4. KM MERASA LOYALITAS THDP TGS PENGABDIAN, PELINDUNG, PENGAYOM, MASY BKN MERUP TGS UTAMA,
MELAINKAN MENCARI UANG UTK MMNUHI PRMINTAANAKP RENTA PARDEDE.
5. KM D MATA MASY SUDAH TDK SIMPATI THDP POLRI KRN BRHDPAN DGN POLISI MOTIVASI UANG.
Berita Terkait
-
Tragis! Tertimbun Rumah Runtuh, Ibu dan Bayi di Kalideres Tewas Berpelukan
-
Diduga Tiduri Anak Tersangka, Polda Sulteng Gelar Sidang Etik Eks Kapolsek Parigi Besok
-
Pelaku Perusakan Bus Arema FC Ditangkap, Pelaku Diperkirakan Lebih dari 10 Orang
-
Selain Proses Pidana, Eks Kapolsek Parigi yang Tiduri Anak Tersangka Segera Disidang Etik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO