Militer Sudan Kudeta Pemerintahan Transisi

Suara.com - Aparat bersenjata dikabarkan menahan perdana menteri beserta sejumlah pejabat teras dan politisi Sudan. Kudeta di Khartoum didahului perpecahan militer dan sipil yang bergolak selama beberapa pekan terakhir.

Eskalasi konflik antara sipil dan militer di Sudan memuncak pada Senin (25/10), ketika sekelompok serdadu menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan setidaknya lima anggota kabinet, serta menduduki stasiun televisi dan radio nasional.

Beberapa saat kemudian, kantor perdana menteri menerbitkan keterangan pers yang menuduh militer sengaja mengobarkan kerusuhan di timur Sudan, sebagai alasan untuk menjatuhkan pemerintahan sipil.

"Sekelompok orang bersenjata menahan beberapa politisi dan pemimpin pemerintahan di rumahnya masing-masing,” kata seorang sumber di pemerintah Sudan kepada AFP.

Saat ini sambungan internet terputus di seluruh penjuru negeri. Serdadu terlihat menutup sejumlah ruas jalan di ibu kota Khartoum, lapor kantor berita Prancis tersebut.

Asosiasi Profesional Sudan yang giat menggalang revolusi pada 2019 silam, mengatakan penangkapan pejabat sipil oleh militer merupakan sebuah "kudeta” dan mendesak warga melakukan "pembangkangan sipil” terhadap pemerintahan junta.

Suasana sudah bergolak sejak beberapa pekan terakhir di Khartoum. Demonstran pro-militer dan pro-demokrasi saling adu kuat di jalan-jalan kota.

Minggu (24/10), warga memblokir pelabuhan untuk menuntut intervensi militer demi menyudahi lingkaran korupsi dan kemiskinan. Tuntutan mereka dijawab oleh kelompok lain yang mengkhawatirkan kudeta.

Perkembangan di Khartoum terjadi hanya dua hari setelah faksi-faksi politik mewanti-wanti terhadap "kudeta” yang sedang "merangkak” di Sudan.

Baca Juga: Sudan Dilanda Kudeta, Pihak Militer Tahan Perdana Menteri dan Pejabat Lainnya

Jumpa pers itu sendiri nyaris dihadang sekelompok demonstran pro-militer.

Kudeta lewat bantuan sipil

Transformasi politik sejak kejatuhan bekas Presiden Omar al-Bashir, April 2019 lalu, diwarnai perpecahan.

Pejabat sipil dan militer yang membentuk pemerintahan transisi kerap saling bersitegang.

Padahal, mereka sedianya bertugas mengantar Sudan menuju pemerintahan sipil di bawah sistem demokrasi.

Keseimbangan antara dua kekuatan politik mulai bergeser ketika kelompok sipil terbesar, Kekuatan untuk Kemerdekaan dan Perubahan (FFC), terbelah menjadi dua faksi yang saling bermusuhan.