Jokowi Mau Hilangkan Mental Inlander, Willy Nasdem: Revolusi Mental Jangan Sekadar Seminar

Suara.com - Anggota DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya menilai revolusi mental yang menjadi program Presiden Jokowi hari ini masih minim. Kata dia, program tersebut tidak bisa dijalankan sebatas seminar.

Hal itu disampaikan Willy menanggapi pernyataan Jokowi yang tidak ingin bangsa Indonesia memiliki mental inferior, mental inlander dan mental terjajah.

"Kalau saya melihat minimalis sekali masih seminar-seminar gak bisa, harus melalui movement," kata Willy dalam diskusi daring bertajuk Hapus Mental Inlader, Kita Bangsa Pemimpin, Minggu (14/11/2021).

Willy kemudian mencontohkan apa yang pernah dilakukan Presiden pertama RI Soekarno. Ia mengatakan bahwa Soekarno melakukan pergerakan revolusi jilid dua, yakni nation and character building.

"Dia kasih nama revolusi mental itu kan istilah Bung Karno national democratic revolution itu kata Bung Karno," ujar Willy.

Karena itu Willy mengatakan bahwa program revolusi mental harus dijalankan secara masif dan massal.

"Apa yang dilakukan presiden dengan kesederhanaan dan tidak birokratisme harus menjadi kesadaran terinternalisir. Presidennya aja gak feodal masa pembantunya feodal, itu contoh paling sederhana," kata Willy.

Mental Inlander

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia adalah negara yang besar dengan sejarah besarnya. Karena itu kata Jokowi hal tersebut harus dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebijakandunia.

Baca Juga: Mengapa Presiden Jokowi Terlalu Perhatian Dengan Papua? Dijawab Staf Khusus Asal Papua

"Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya dan kita (Bangsa Indonesia) ingin betul-betul dimanfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun," ujar Jokowi saat menghadiri HUT ke 10 Partai Nasdem Satu

Dekade Di Jalan Restorasi, Kamis (11/11/2021).

Namun, Jokowi mengaku sedih bahwa posisi Indonesia yang semakin dihargai dan dihormati serta semakin dipandang oleh negara lain, justru sering dikerdilkan di negara sendiri. Terlebih posisi Indonesia yang akan menjadi Presidensi G20 dan Ketua ASEAN harusnya dihormati.

"Di negara sendiri sering dikerdilkan. Yang sering membuat saya sedih. Padahal pada posisi itu sebetulnya baik Keketuaan presidensi G20 ataupun nantinya setelah ini, jadi Ketua ASEAN, mestinya Indonesia sebagai bangsa yang dihormati dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya warga kita (masyarakat Indonesia) kehormatan itu, merasakan akan kehormatan itu," ucap dia.

Karena itu mantan Gubernur DKI Jakarta menginginkan warga negara Indonesia dimanapun berada dihormati dan dihargai oleh warga negara lain

"Saya juga ingin kita (Bangsa Indonesia) semuanya juga ingin warga negara kita ini juga dihormati dihargai oleh warga negara lain di manapun WNI berada," tutur dia.