Suara.com - Aliansi Gerak Rakyat Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak yang ditangkap usai menggelar aksi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu mereka juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan untuk membebaskan masyarakat adat yang ditangkap.
"Mendesak Presiden, Kapolri, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Kepala KSP untuk segera membebaskan 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak yang ditahan paksa oleh kepolisian," kata salah anggota Aliansi Gerak Tutup TPL, Rukka Sombolinggi dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).
Rukka meminta pemerintah memberikan pengakuan penuh dan perlindungan hak atas tanah Masyarakat Adat Tano Batak.
"Cabut izin PT. TPL yang telah merampas wilayah adat Tano Batak," ucap dia.
Rukka memaparkan bahwa aksi damai bertujuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta bertemu dengan Menteri Siti Nurbaya.
Adapun aksi dan tuntutan aspirasi keadilan berkaitan dengan tuntutan penyelesaian konflik agraria melalui pencabutan ijin PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan pengembalian wilayah adat Tano Batak.
"Sudah 30 tahun wilayah adat dirampas PT. TPL," tutur Rukka.
Rukka menyebut pihaknya kembali melakukan aksi untuk menagih janji Jokowi dan Menteri LHK yang pada Agustus lalu akan menyelesaikan konflik agraria struktural masyarakat adat dengan PT. TPL.
Baca Juga: Koordinator Aliansi Gerak Tutup TPL Beberkan Detik-detik Dibubarkan Paksa Polisi di KLHK
Namun kata dia, bukan dialog dan penyelesaian yang didapat, melainkan Masyarakat Adat Tano Batak mendapatkan perlakuan represif dari aparat kepolisian, yang berujung pada penangkapan masyarakat adat.
Rukka menuturkan salah satu warga masyarakat adat Maruli Simanjuntak mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian.
"Salah satunya, saudara Maruli Simanjuntak bahkan mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian ketika hendak dimasukan ke dalam mobil polisi," kata Rukka.
Rukka melanjutkan perwakilan yang dibawa paksa oleh polisi adalah 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak yang datang dari kawasan Danau Toba.
Termasuk kata dia, para Ibu dan orang-orang tua yang hadir dari perwakilan masyarakat adat, ikut mengalami kekerasan dari aparat kepolisian.
"Tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran pemerintah yang sangat represif dan anti kritik terhadap aspirasi keadilan yang disuarakan masyarakat," katanya.
Berita Terkait
-
Masyarakat Adat Serawai dan Perlawanan Sunyi di Pesisir Seluma
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Ahli Cornell University Kagum Gereja Jadi 'Benteng' Masyarakat Adat di Konflik Panas Bumi Manggarai
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026