Suara.com - Dalam putaran perundingan di Doha jilid kedua, Taliban kembali minta Amerika Serikat cairkan dana miliaran dolar yang dibekukan Washington. Afganistan terjerumus ke dalam krisis ekonomi dan perlu bantuan luar negeri.
Pihak Taliban sekali lagi menyerukan diakhirinya daftar hitam dan sanksi dari negara-negara barat, terutama dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi di Doha setelah putaran pembicaraan dengan AS kembali dilanjutkan.
Ini adalah konsultasi putaran kedua antara kedua belah pihak di Doha, sejak AS mengakhiri pendudukan 20 tahun di Afganistan dan kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan.
"Kedua delegasi membahas masalah politik, ekonomi, manusia, kesehatan, pendidikan dan keamanan serta bagaimana menyediakan fasilitas perbankan dan uang tunai yang diperlukan," kata juru bicara kementerian luar negeri Afghanistan Abdul Qahar Balkhi lewat Twitter.
"Delegasi Taliban menjamin kepada pihak AS keamanan di Afganistan, dan mendesak agar uang milik Afganistan yang dibekukan harus dicairkan tanpa syarat, daftar hitam dan sanksi harus diakhiri dan masalah kemanusiaan dipisahkan dari masalah politik."
Ekonomi Afganistan praktis sudah bangkrut Washington menyita hampir $9,5 miliar aset milik bank sentral Afganistan.
Juga Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia menangguhkan kegiatan mereka di negara itu, menghentikan program bantuan dan sekaligus menahan cadangan senilai $340 juta yang dicairkan IMF pada Agustus lalu.
Ekonomi Afganistan saat ini praktis sudah bangkrut, dengan pegawai negeri tidak dibayar selama berbulan-bulan dan perbendaharaan negara tidak mampu membayar impor barang.
PBB memperingatkan sekitar 22 juta orang, atau lebih dari setengah populasi, akan menghadapi kekurangan pangan "akut" di bulan-bulan musim dingin.
Baca Juga: Lawatan ke Afghanistan dan Ketemu Taliban, Jepang Pertimbangkan Buka Kembali Kedutaan
Pemimpin pemerintah Taliban Mullah Mohammad Hassan Akhund termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran sanksi AS.
Pihak AS bersikeras mempertahankan langkah-langkah sanksi terhadap Taliban itu dan mengatakan, pihaknya mengambil langkah-langkah untuk meneruskan bantuan langsung kepada warga Afganistan.
AS: Bantuan kemanusiaan tetap akan disalurkan
"Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa sanksi AS tidak membatasi kemampuan warga sipil Afganistan menerima bantuan kemanusiaan dari pemerintah AS dan komunitas internasional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan.
"Departemen Keuangan telah mengeluarkan izin untuk mendukung aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan kepada rakyat Afganistan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia."
AS mendesak Taliban untuk menyediakan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh negeri dan "menyatakan keprihatinan mendalam mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia".
Berita Terkait
-
Afghanistan Pulihkan Akses Internet 48 Jam Setelah Penutupan Taliban
-
Peluru Taliban yang Menyalakan Perjuangan Malala untuk Pendidikan
-
Taliban Promosikan Pariwisata Afghanistan dengan Parodi 'Nyentrik': Berani Coba?
-
Tegas! Nova Arianto Tuntut Garuda Muda Tetap Jaga Fokus Lawan Afganistan
-
Taliban Abaikan Separuh Populasi: UNICEF Desak Anak Perempuan Afghanistan Boleh Sekolah Lagi
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi