Suara.com - Pemilihan Presiden di tahun 2024 nanti diprediksi akan diramaikan oleh 3 poros koalisi partai politik (parpol). Masing-masing poros disebut akan terdiri dari 2-4 partai politik yang berkoalisi.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai bahwa ada tiga poros koalisi yang akan terbentuk di Pilpres 2024.
Hari menyebut, poros pertama akan dihuni oleh dua parpol besar yaitu PDIP dan Partai Gerindra. Koalisi kedua diisi oleh Partai Golkar, Nasdem, dan PKB. Sedangkan kubu ketiga merupakan koalisi Partai Demokrat, PPP, PKS, dan PAN.
"Peluang saat ini masih sama dari kemungkinan 3 koalisi yang akan terbangun," ujar Hari dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Rabu (8/12).
Lebih lanjut Hari mengatakan bahwa 3 koalisi itu harus meyakinkan pemilih dengan visi, misi, dan program jika ingin diberikan amanat untuk memimpin.
Sebab menurutnya, para pemilih akan membandingkan hasil kepemimpinan saat ini.
"Selain itu dibutuhkan kematangan dan kepiawaian tinggi dari masing-masing koalisi pilpres 2024," katanya.
Hari menyebut, hal itu bisa dengan tokoh, elite, dan parpol yang mampu merajut akar rumput menjelang Pilpres 2024 demi meminimalisir angka golput.
"Untuk meminimalisir golput dalam pemilu 2024," katanya.
Baca Juga: Disebut Bakal Tinggalkan Prabowo di Pilpres, Pengamat Prediksi Alumni 212 Dukung Sosok Ini
Ia menilai, pasangan dari kalangan nasionalis dan agama bisa menjadi tolak ukur dari pilpres secara langsung sejak 2004.
"Bisa juga figur sipil dan figur militer bergandengan serta sebaliknya," ujarnya.
Sementara itu, Lembaga survei Polmatrix Indonesia menyampaikan hasil survei elektabilitas partai politik terbaru. Menjelang Pemilihan Umum 2024, PDIP ternyata masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi.
Melansir Antaranews.com, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu menempati urutan teratas dengan skor 15,8 persen.
Mengekor dibelakangnya ialah Partai Gerindra di peringkat kedua dengan skor 11 persen, PKB 9,4 persen, Partai Demokrat 9 persen, PKS 5,7 persen.
Selanjutnya ialah PSI 5,2 persen, NasDem 5 persen, Golkar 4,7 persen,PPP 2,5 persen, dan Partai Ummat 1,5 persen.
Berita Terkait
-
Arief Puyuono: Duet Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto Sosok Sesuai Ramalan Jayabaya
-
PAN Buka Peluang Duet Zulhaz-Ridwan Kamil Di Pilpres 2024
-
Rekam Jejak Puan Maharani Dinilai Potensial Maju pada Pilpres 2024
-
Survei: Erick Thohir Kandidat Kuat dari Klaster Menteri untuk Pilpres
-
Disebut Bakal Tinggalkan Prabowo di Pilpres, Pengamat Prediksi Alumni 212 Dukung Sosok Ini
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik