Pakar politik India, Zoya Hasan, mengatakan perundungan terhadap minoritas, terutama warga Muslim, merupakan bagian dari intoleransi agama yang menguat dalam beberapa tahun terakhir.
"Tujuannya jelas. Rencana ini akan mengisolasi dan mendemonisasi minoritas, demi mengonsolidasikan kekuasaan Hindu dan mendirikan sebuah negara Hindu,” kata Hasan.
"Hal ini sudah dipikirkan secara matang dan bukan tanpa tujuan.”
Sejak BJP berkuasa pada 2014, serangan terhadap warga Kristen meningkat drastis.
Menurut Persecution Relief, sebuah LSM yang memantau tindak kekerasan terhadap kaum Kristen di India, tindak kejahatan terhadap warga minoritas tersebut meningkat 60% dari tahun 2016 ke 2019.
Di beberapa negara bagian, gereja-gereja dirusak, perkumpulan jemaat diserbu massa, pendeta dipukuli dan korban yang luka harus dirawat di rumah sakit.
"Pendeta-pendeta Kristen mengunjungi desa di pedalaman Gujarat dan mengonversi keyakinan suku asli Hindu. Mereka yang baru mejadi Kristen kebanyakan saudara dari kelompok yang sebelumnya sudah berpindah agama,” kata Piyush Shash, Ketua Dewan Vishwa Hindu, kepada DW.
UU anti-konversi
Saat ini setidaknya sembilan negara bagian di India sedang menggodok RUU anti-konversi agama.
Baca Juga: India Laporkan 33.750 Kasus Covid-19 Dalam Sehari, Karena Omicron?
Belum lama ini, negara bagian Karnataka mengesahkan UU Perlindungan Hak Beragama yang mengancam hukuman 10 tahun penjara bagi kasus konversi "oleh tipuan atau bujukan.”
Adapun di negara bagian paling padat, Uttar Pradesh, yang akan menjalani pemilu dalam waktu dekat, konversi agama dilarang sepenuhnya.
Pernikahan campur juga akan digugurkan jika dilakukan atas niat untuk mengganti agama seseorang.
Oktober silam, dua biarawati Ordo Fransiskan, dibawa paksa ke kantor polisi oleh sekelompok warga Hindu.
Pendeta James Panvelil dari Gereja Santo Georgius, juga meyakini serangan dan aksi perundungan oleh kelompok nasionalis Hindu bukan sekedar kebetulan.
Dia bisa merasakan adanya agenda politik untuk memecah belah masyarakat berdasarkan agama, dan menggunakan isu konversi paksa sebagai umpan.
Berita Terkait
-
Revolusi Emas Pegadaian: TRING! Tembus 1,3 Juta Pengguna, Investasi Cuma Rp10 Ribu
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Peta Jalan 'Rupiah Hijau' Bioenergi: Dari Keadilan Daerah Hingga Siapnya Industri
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung