Pakar politik India, Zoya Hasan, mengatakan perundungan terhadap minoritas, terutama warga Muslim, merupakan bagian dari intoleransi agama yang menguat dalam beberapa tahun terakhir.
"Tujuannya jelas. Rencana ini akan mengisolasi dan mendemonisasi minoritas, demi mengonsolidasikan kekuasaan Hindu dan mendirikan sebuah negara Hindu,” kata Hasan.
"Hal ini sudah dipikirkan secara matang dan bukan tanpa tujuan.”
Sejak BJP berkuasa pada 2014, serangan terhadap warga Kristen meningkat drastis.
Menurut Persecution Relief, sebuah LSM yang memantau tindak kekerasan terhadap kaum Kristen di India, tindak kejahatan terhadap warga minoritas tersebut meningkat 60% dari tahun 2016 ke 2019.
Di beberapa negara bagian, gereja-gereja dirusak, perkumpulan jemaat diserbu massa, pendeta dipukuli dan korban yang luka harus dirawat di rumah sakit.
"Pendeta-pendeta Kristen mengunjungi desa di pedalaman Gujarat dan mengonversi keyakinan suku asli Hindu. Mereka yang baru mejadi Kristen kebanyakan saudara dari kelompok yang sebelumnya sudah berpindah agama,” kata Piyush Shash, Ketua Dewan Vishwa Hindu, kepada DW.
UU anti-konversi
Saat ini setidaknya sembilan negara bagian di India sedang menggodok RUU anti-konversi agama.
Baca Juga: India Laporkan 33.750 Kasus Covid-19 Dalam Sehari, Karena Omicron?
Belum lama ini, negara bagian Karnataka mengesahkan UU Perlindungan Hak Beragama yang mengancam hukuman 10 tahun penjara bagi kasus konversi "oleh tipuan atau bujukan.”
Adapun di negara bagian paling padat, Uttar Pradesh, yang akan menjalani pemilu dalam waktu dekat, konversi agama dilarang sepenuhnya.
Pernikahan campur juga akan digugurkan jika dilakukan atas niat untuk mengganti agama seseorang.
Oktober silam, dua biarawati Ordo Fransiskan, dibawa paksa ke kantor polisi oleh sekelompok warga Hindu.
Pendeta James Panvelil dari Gereja Santo Georgius, juga meyakini serangan dan aksi perundungan oleh kelompok nasionalis Hindu bukan sekedar kebetulan.
Dia bisa merasakan adanya agenda politik untuk memecah belah masyarakat berdasarkan agama, dan menggunakan isu konversi paksa sebagai umpan.
"Pemilihan legislatif tidak lama lagi,” kata dia kepada DW. "Kami bisa melihat kelas-kelas politik mengejar mimpi mereka mengubah India sebagai sebuah negara Hindu. Lalu di mana kaum Kristen dan muslim akan ditempatkan?” (rzn/pkp)
Berita Terkait
-
15 Ide Lomba 17 Agustus Indoor di Kantor yang Paling Seru dan Gak Ribet!
-
YouTube Dipanggil Komdigi, AI Moderasi Konten Dinilai Perlu Evaluasi
-
BRI Buka Program BRIncubator 2026, Dukung UMKM Go Global
-
Waspada Video Lawas! Pemilik Akun Medsos Penyebar Hoaks Demo Anarkis Bisa Dipidana
-
Link Download Logo Hari Pramuka 2026 ke-65 Format PNG Resmi dan Maknanya
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan