Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (Wasekjen PA) 212 Novel Bamukmin turut menanggapi ucapan Ferdinand Hutahaean perihal dirinya yang sudah menjadi mualaf sejak 2017.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Novel mengaku selama berinteraksi dengan Ferdinand tidak pernah melihat tanda sebagai seorang mualaf.
Hal itu terjadi semenjak Pilpres 2019, ketika Novel Bamukmin menjabat sebagai anggota tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi.
Sementara itu, Ferdinand Hutahaean merupakan salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Seingat saya belum pernah lihat dia (Ferdinand Hutahaean, red) salat atau identitasnya sebagai Islam," ujar Novel Bamukmin saat dikonfirmasi, yang dikutip pada Senin (10/1/2022).
Menurutnya, jika mengetahui Ferdinand seorang mualaf, tentunya akan diajak untuk melaksanakan salat.
"Kalau tahu dia islam, saya sudah ajak salat, karena di tim itu saya ustaznya," jelas Novel.
Eks pentolan FPI itu menambahkan dirinya tidak pernah melihat Ferdinand Hutahaean melaksanakan ibadah Salat Jumat.
"Tidak pernah lihat dia ke masjid atau salat atau berbicara agama Islam atau yang menunjukkan kalau dia Islam," jelasnya.
Baca Juga: Ferdinand Diperiksa Hari Ini, Ketum PA 212: Umat Tak Percaya Kalau Bebas Alasan Kejiwaan
Karena itu, pengakuan Ferdinand sebagai mualaf sejak 2017 sangat diragukan.
"Menyebut Allah saja pengucapannya beda. Itu pun saya baru tahu sekarang, kalau sudah mualaf dari 2017 seharusnya pengucapannya sudah fasih," katanya.
Melansir Hops.id -- jaringan Suara.com, diberitakan bahwa Ferdinand telah menanggapi tentang kolom agama di KTP miliknya.
Ferdinand Hutahaean mengaku, selama itu dirinya sedang sibuk-sibuknya, sehingga tak sempat mengurus perubahan KTP.
"Soal KTP kan belum diubah sejak lama, karena masih banyak urusan dengan kehidupan saya yang lama. Masih ada urusan-urusan yang harus diselesaikan, makanya belum diubah," ujar Ferdinand.
Meski agama di KTP belum diubah, tetapi menurutnya dia tetaplah seorang Muslim. Lagipula, kata dia, beragama bukan tentang apa yang tertulis di kartu identitas.
Berita Terkait
-
Diperiksa Bareskrim Hari Ini, Ferdinand Hutahaean: Mohon Doanya Sahabat
-
Supaya Adil, Kubu Bahar Smith Desak Polri Jebloskan Ferdinand ke Penjara
-
Soroti Kasus Bahar dan Ferdinand, Habiburokhman: Utamakan Dialog daripada Saling Tonjok
-
Diperiksa Polisi soal 'Allahmu Lemah', Ferdinand Hutahaean: Saya Upayakan Hadir
-
Ferdinand Diperiksa Hari Ini, Ketum PA 212: Umat Tak Percaya Kalau Bebas Alasan Kejiwaan
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh