Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022). Dalam kepengurusan itu, banyak figur-figur berlatar belakang politisi hingga pejabat.
Menanggapi hal itu, pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai hal itu karena NU sejak orde reformasi ini kesehariannya sangat lekat dengan politik.
"Ya kalau NU ingin banyak berperan harus ada relasi dengan kekuasaan. Dan NU memang sejak periode reformasi ini menjadi day to day politik yang paling kuat," kata Sukron saat dihubungi, Kamis (13/1/2022).
Kata dia, nuansa politik juga terasa saat NU menggelar Muktamar. Situasi setiap kali Muktamar NU seperti kongres atau muktamar partai politik.
Sukron kemudian menyinggung soal banyaknya kader NU muda yang menjadi komisaris di BUMN. Namun, sebagai seorang komisaris justru tak bisa menjaga jarak dengan NU sebagai organisasi.
"Sisi lain itu ya problematik itu dilihat dari segi day to day politik yang harusnya sebagai CSO ya dalam beberapa bagian menjaga jarak," katanya.
Lebih lanjut, Sukron mengatakan, memang sejak Muktamar NU ke-34 isu jika Gus Yahya menang maka akan dekat kekuasaan. Di sisi lain tak bisa dipungkiri pemerintah punya kepentingan terhadap NU.
"Sekarang ini sebenarnya dengan kemenangan Gus Yahya belum berubah di sisi lain juga negara pemerintah punya kepentingan terhadap NU, karena NU lah yang memiliki akses yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, Sukron menilai banyaknya kader NU yang memiliki status politisi atau pejabat memang tak lain untuk simbiosis mutualisme.
Baca Juga: Profil Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim yang Jadi Pengurus PBNU Perempuan Pertama
"Maka kemenagan pilpres misalnya ditentukan Jawa Tengah, Jawa Timur di mana NU itu punya pengaruh besar. Jadi di sini hemat saya ada simbiosis mutualisme karena itu lah terlalu di depan janji-janji Gus Yahya yang ternyata belum bisa terpenuhi," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022).
Ia mengemukakan, kader yang masuk dalam kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinannya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktifis, kiai hingga politisi.
"Postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik," ujar Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).
Dari nama susunan kepengurusan tersebut, terdapat nama -nama kader partai dan juga kepala daerah.
Berita Terkait
-
Vonis Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo, Saifullah Yusuf Jabat Sekjen PBNU
-
Dosen Unair Sebut Pernyataan Ferdinand Hutahaean Seperti Gus Dur, Tokoh NU Ini Meradang
-
Terpilih Menjadi Mustasyar PBNU, Herman Deru: Tugas Ini Tidak Sederhana
-
Tunjuk Kader NU dari Parpol ke Kepengurusan Baru, Janji Gus Yahya Disinggung
-
Profil Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim yang Jadi Pengurus PBNU Perempuan Pertama
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset