Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022). Dalam kepengurusan itu, banyak figur-figur berlatar belakang politisi hingga pejabat.
Menanggapi hal itu, pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai hal itu karena NU sejak orde reformasi ini kesehariannya sangat lekat dengan politik.
"Ya kalau NU ingin banyak berperan harus ada relasi dengan kekuasaan. Dan NU memang sejak periode reformasi ini menjadi day to day politik yang paling kuat," kata Sukron saat dihubungi, Kamis (13/1/2022).
Kata dia, nuansa politik juga terasa saat NU menggelar Muktamar. Situasi setiap kali Muktamar NU seperti kongres atau muktamar partai politik.
Sukron kemudian menyinggung soal banyaknya kader NU muda yang menjadi komisaris di BUMN. Namun, sebagai seorang komisaris justru tak bisa menjaga jarak dengan NU sebagai organisasi.
"Sisi lain itu ya problematik itu dilihat dari segi day to day politik yang harusnya sebagai CSO ya dalam beberapa bagian menjaga jarak," katanya.
Lebih lanjut, Sukron mengatakan, memang sejak Muktamar NU ke-34 isu jika Gus Yahya menang maka akan dekat kekuasaan. Di sisi lain tak bisa dipungkiri pemerintah punya kepentingan terhadap NU.
"Sekarang ini sebenarnya dengan kemenangan Gus Yahya belum berubah di sisi lain juga negara pemerintah punya kepentingan terhadap NU, karena NU lah yang memiliki akses yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, Sukron menilai banyaknya kader NU yang memiliki status politisi atau pejabat memang tak lain untuk simbiosis mutualisme.
Baca Juga: Profil Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim yang Jadi Pengurus PBNU Perempuan Pertama
"Maka kemenagan pilpres misalnya ditentukan Jawa Tengah, Jawa Timur di mana NU itu punya pengaruh besar. Jadi di sini hemat saya ada simbiosis mutualisme karena itu lah terlalu di depan janji-janji Gus Yahya yang ternyata belum bisa terpenuhi," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022).
Ia mengemukakan, kader yang masuk dalam kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinannya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktifis, kiai hingga politisi.
"Postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik," ujar Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).
Dari nama susunan kepengurusan tersebut, terdapat nama -nama kader partai dan juga kepala daerah.
Berita Terkait
-
Vonis Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo, Saifullah Yusuf Jabat Sekjen PBNU
-
Dosen Unair Sebut Pernyataan Ferdinand Hutahaean Seperti Gus Dur, Tokoh NU Ini Meradang
-
Terpilih Menjadi Mustasyar PBNU, Herman Deru: Tugas Ini Tidak Sederhana
-
Tunjuk Kader NU dari Parpol ke Kepengurusan Baru, Janji Gus Yahya Disinggung
-
Profil Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim yang Jadi Pengurus PBNU Perempuan Pertama
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah
-
Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Maut di Sedayu Bantul, Satu Orang Jadi Tersangka
-
Gagal Salip Bus dari Kiri, Pemotor Tewas Hantam Separator Jalur TransJakarta Kampung Melayu
-
Kecelakaan TransJakarta di Gunung Sahari: Pemotor Tewas Usai Nekat Terobos Jalur Busway
-
Sidang Praperadilan Yaqut, Pakar Hukum Kesulitan Maknai Kedudukan Pimpinan KPK dalam UU KPK Baru
-
Kemenpar Sebut Pariwisata Bali Tetap Stabil di Tengah Dinamika Geopolitik Global