Suara.com - Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen disaat mulainya COVID-19 varian Omicron merebak di Indonesia.
Hal tersebut dipintanya karena melihat banyaknya anak-anak yang terpapar Omicron ketimbang saat gelombang varian Delta menyerang sebelumnya.
Dicky memberikan contoh di Afrika Selatan di mana jumlah kematian anak pasca merebaknya Omicron naik dua kali lipat. Itu dihitung mulai 4 Desember hingga Januari 2022.
"Biasanya sebelum Omicron kematian 35 anak sebulan. Setelah Omicron (jadi) 61 padahal ini belum selesai Januari," kata Dicky dalam diskusi bertajuk "Omicron Ancam PTM 100 Persen?" secara virtual, Selasa (18/1/2022).
Dicky juga mengungkap kondisi serupa terjadi di Australia. Menurutnya tidak ada satupun kematian anak terjadi saat gelombang Delta menyerang.
Namun saat Omicron hadir, setiap harinya ada laporan soal kematian anak.
"Di Australia 2 tahun kami hampir pandemi ini tidak ada kematian anak, Delta yang disebut luar biasa tidak ada kematian anak. Tapi Omicron datang awal Desember banyak kematian anak setiap hari ada kematian anak," ujarnya.
Hal tersebut bisa terjadi karena menurut Dicky masih ada anak-anak yang belum bisa divaksinasi.
Kemudian ruangan ICU di rumah sakit juga disebutnya meningkat karena banyak anak-anak yang terpapar.
Baca Juga: Jaga Jarak Sulit Diterapkan Saat PTM Sekolah, KPAI Khawatir Omicron
Dicky juga mengungkapkan adanya potensi peningkatan pasien COVID-19 di rumah sakit dari anak-anak pada awal Februari karena penyebaran Omicron.
Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali PTM 100 persen.
Menurutnya lebih baik Indonesia melakukan mitigasi. Karena meskipun penyebaran Omicron tidak selama Delta, tapi kalau tidak ada pencegahan sejak dini maka dampaknya bisa melebihi Delta.
"Lebih baik (PTM) stop dulu setidaknya awal Maret ini karena saya melihat kecenderungan, saya enggak mau ada (kasus kematian) baru kita (melakukan) ini, karena bagaimana pun anak-anak kita harus dilindungi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Imbau Warga yang Sudah Vaksin Kedua, Segera Mencari Vaksin Booster
-
Disdik DKI Jakarta Gandeng Satpol PP Awasi Kerumunan di Lingkungan Sekolah
-
Kasus Omicron di Indonesia Naik, Presiden Jokowi Imbau Warga Berhati-hati Tapi Jangan Timbulkan Ketakutan
-
PTM di Jakarta Lebih Fleksibel, Orang Tua yang Mau Anaknya Sekolah Daring Hanya 0,24 Persen
-
243 Transmisi Lokal, Kasus Omicron di Jakarta Capai 825 Orang
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!
-
816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta
-
Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature
-
Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna
-
Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!
-
Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan
-
Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah