Suara.com - Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen disaat mulainya COVID-19 varian Omicron merebak di Indonesia.
Hal tersebut dipintanya karena melihat banyaknya anak-anak yang terpapar Omicron ketimbang saat gelombang varian Delta menyerang sebelumnya.
Dicky memberikan contoh di Afrika Selatan di mana jumlah kematian anak pasca merebaknya Omicron naik dua kali lipat. Itu dihitung mulai 4 Desember hingga Januari 2022.
"Biasanya sebelum Omicron kematian 35 anak sebulan. Setelah Omicron (jadi) 61 padahal ini belum selesai Januari," kata Dicky dalam diskusi bertajuk "Omicron Ancam PTM 100 Persen?" secara virtual, Selasa (18/1/2022).
Dicky juga mengungkap kondisi serupa terjadi di Australia. Menurutnya tidak ada satupun kematian anak terjadi saat gelombang Delta menyerang.
Namun saat Omicron hadir, setiap harinya ada laporan soal kematian anak.
"Di Australia 2 tahun kami hampir pandemi ini tidak ada kematian anak, Delta yang disebut luar biasa tidak ada kematian anak. Tapi Omicron datang awal Desember banyak kematian anak setiap hari ada kematian anak," ujarnya.
Hal tersebut bisa terjadi karena menurut Dicky masih ada anak-anak yang belum bisa divaksinasi.
Kemudian ruangan ICU di rumah sakit juga disebutnya meningkat karena banyak anak-anak yang terpapar.
Baca Juga: Jaga Jarak Sulit Diterapkan Saat PTM Sekolah, KPAI Khawatir Omicron
Dicky juga mengungkapkan adanya potensi peningkatan pasien COVID-19 di rumah sakit dari anak-anak pada awal Februari karena penyebaran Omicron.
Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali PTM 100 persen.
Menurutnya lebih baik Indonesia melakukan mitigasi. Karena meskipun penyebaran Omicron tidak selama Delta, tapi kalau tidak ada pencegahan sejak dini maka dampaknya bisa melebihi Delta.
"Lebih baik (PTM) stop dulu setidaknya awal Maret ini karena saya melihat kecenderungan, saya enggak mau ada (kasus kematian) baru kita (melakukan) ini, karena bagaimana pun anak-anak kita harus dilindungi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Imbau Warga yang Sudah Vaksin Kedua, Segera Mencari Vaksin Booster
-
Disdik DKI Jakarta Gandeng Satpol PP Awasi Kerumunan di Lingkungan Sekolah
-
Kasus Omicron di Indonesia Naik, Presiden Jokowi Imbau Warga Berhati-hati Tapi Jangan Timbulkan Ketakutan
-
PTM di Jakarta Lebih Fleksibel, Orang Tua yang Mau Anaknya Sekolah Daring Hanya 0,24 Persen
-
243 Transmisi Lokal, Kasus Omicron di Jakarta Capai 825 Orang
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional