Megawati yang memutuskan terjun ke dunia politik dijagal berbagai pihak dari Orde Baru. Mega memjadi Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Jakarta Pusat pada 1986 dan memimpin partai tersebut pada 1993.
Namun pada tahun 1996, PDI sempat ditekan Departemen Dalam Negeri dan ABRI untuk menandatangi hasil Kongres Medan yang tak dihadari Megawati. Kongres tersebut menghasilkan Soejadi sebagai Ketum terpilih untuk PDI sehingga terjadi dualisme PDI.
Peristiwa tersebut bahkan sampai melahirkan kerusuhan dua pendukung yang menewaskan lima orang. Meski begitu belum ada kelanjutan peristwa tersebut hingga sekarang.
Karir Politik Berbalik di Era Reformasi
Berakhirnya era Orde Baru juga berpengaruh bagi Tutut yang juga bagian dari keluarga Cendana. Ia ikut lengser dari jabatan menteri yang kontroversial pada masa itu.
Tutut bahkan dilarang keluar negeri oleh kejaksaan Agung dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi meski lolos dari bui. Saat itu, Tutut meninggalkan dunia politik dan aktif sebagai pegusaha dan aktivitas sosial.
Berbeda dengan Tutut, setahun setelah lengsernya Soeharto ia memenangkan pemilu dan menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur pada 1999.
Megawati bahkan menjadi presiden usai lengsernya Gus Dur pada 2001.
Sama-Sama Gagal di Pemilu 2004
Pada tahun 2004, Tutut kembali masuk politik, ia dicalonkan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagai calon presiden.
Namun sayang, partainya hanya mendapat suara 2,11 persen sehingga tak bisa head to head melawan Megawati yang juga mencalonkan diri.
Meski saat itu PDIP punya pamor tinggi, Megawati kalah di laga akhir pemilu 2004 oleh SBY-Kalla.
Kini, Megawati masih menjadi Ketua Umum PDIP yang menjadi partai dari Presiden saat ini, Joko Widodo. Sementara Tutut yang fokus di bisnis juga bergabung dengan Partai Berkarya besutan adiknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi
-
Tentara Israel Klaim Temukan Buku Mein Kampf Saat Cari Prajurit yang Tewas di Lebanon
-
Awal Mula Sahroni Sadar Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Berawal dari Tamu Perempuan di DPR
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Kasus Andrie Yunus Tetap di Militer, Menko Yusril Respons Usul Gibran Soal Hakim Ad Hoc
-
Suap Ijon Proyek Bekasi: KPK Sita Duit Kadis Henri Lincoln, Diduga 'Uang Panas' dari Sarjan
-
Riset Global Soroti Inovasi Pertanian AI dari Indonesia, Disebut Bisa Pulihkan Tanah Rusak
-
Militer Israel Kian Brutal di Lebanon, Panglima IDF Cuekin Sinyal Damai Netanyahu