Megawati yang memutuskan terjun ke dunia politik dijagal berbagai pihak dari Orde Baru. Mega memjadi Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Jakarta Pusat pada 1986 dan memimpin partai tersebut pada 1993.
Namun pada tahun 1996, PDI sempat ditekan Departemen Dalam Negeri dan ABRI untuk menandatangi hasil Kongres Medan yang tak dihadari Megawati. Kongres tersebut menghasilkan Soejadi sebagai Ketum terpilih untuk PDI sehingga terjadi dualisme PDI.
Peristiwa tersebut bahkan sampai melahirkan kerusuhan dua pendukung yang menewaskan lima orang. Meski begitu belum ada kelanjutan peristwa tersebut hingga sekarang.
Karir Politik Berbalik di Era Reformasi
Berakhirnya era Orde Baru juga berpengaruh bagi Tutut yang juga bagian dari keluarga Cendana. Ia ikut lengser dari jabatan menteri yang kontroversial pada masa itu.
Tutut bahkan dilarang keluar negeri oleh kejaksaan Agung dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi meski lolos dari bui. Saat itu, Tutut meninggalkan dunia politik dan aktif sebagai pegusaha dan aktivitas sosial.
Berbeda dengan Tutut, setahun setelah lengsernya Soeharto ia memenangkan pemilu dan menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur pada 1999.
Megawati bahkan menjadi presiden usai lengsernya Gus Dur pada 2001.
Sama-Sama Gagal di Pemilu 2004
Pada tahun 2004, Tutut kembali masuk politik, ia dicalonkan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagai calon presiden.
Namun sayang, partainya hanya mendapat suara 2,11 persen sehingga tak bisa head to head melawan Megawati yang juga mencalonkan diri.
Meski saat itu PDIP punya pamor tinggi, Megawati kalah di laga akhir pemilu 2004 oleh SBY-Kalla.
Kini, Megawati masih menjadi Ketua Umum PDIP yang menjadi partai dari Presiden saat ini, Joko Widodo. Sementara Tutut yang fokus di bisnis juga bergabung dengan Partai Berkarya besutan adiknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional