Suara.com - Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Pengalihan arus lalu lintas disiapkan menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan menyesuaikan kondisi di lokasi.
"Situasional lihat perkembangan," kata Sambodo saat dikonfirmasi, Senin (7/2/2022).
Partai Buruh bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sebelumnya berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada hari ini. Aksi massa ini untuk mengawal Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, saat ini RUU Cipta Kerja sudah masuk dalam program legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Maka dari itu, Partai Buruh bersama FSPMI meminta RUU Cipta Kerja dikeluarkan dari Prolegnas.
"Partai buruh dengan FSPMI untuk memberikan penjelasan aksi se-Jabodetabek di Gedung DPR pada 7 Januari dengan titik kumpul di DPR RI jam 10 pagi sampai selesai," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Minggu (6/2/2022).
"Jadi kami minta dikeluarkan itu, karena MK sudah menyatakan, proses RUU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, oleh karenanya tidak layak di bahas kembali DPR dengan pemerintah," imbuhnya.
Menurut Said Iqbal, aksi unjuk rasa ini juga akan dilakukan secara serentak di 10 kota Industri. Seperti; Bandung, Semarang, Jepara, Surabaya, Makassar, Aceh, Medan, Banjarmasin dan beberapa kota lainnya.
"Kami akan jaga itu. Itu prinsip-prinsip. Kami tidak ingin menambah beban pemerintah dan rakyat Indonesia dengan meningkatnya klaster-klaster omicron," kata dia.
Baca Juga: Partai Buruh Duga Ada Akal-akalan Pemerintah dan DPR Loloskan RUU Cipta Kerja
Tag
Berita Terkait
-
Partai Buruh Duga Ada Akal-akalan Pemerintah dan DPR Loloskan RUU Cipta Kerja
-
Senin Besok, Massa Buruh Bakal Kembali Turun Ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja
-
Disnaker dan Serikat Buruh Keluarkan Rekomendasi Hasil Investigasi Dugaan Perbudakan Modern Bupati Langkat
-
Perusahaan Alat Medis Asal Malaysia Lakukan Kerja Paksa Buruh, Lakukan Ancaman Hingga Lembur Ekstrem
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional