Suara.com - Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Pengalihan arus lalu lintas disiapkan menyusul adanya aksi unjuk rasa dari kalangan buruh.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan menyesuaikan kondisi di lokasi.
"Situasional lihat perkembangan," kata Sambodo saat dikonfirmasi, Senin (7/2/2022).
Partai Buruh bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sebelumnya berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada hari ini. Aksi massa ini untuk mengawal Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, saat ini RUU Cipta Kerja sudah masuk dalam program legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Maka dari itu, Partai Buruh bersama FSPMI meminta RUU Cipta Kerja dikeluarkan dari Prolegnas.
"Partai buruh dengan FSPMI untuk memberikan penjelasan aksi se-Jabodetabek di Gedung DPR pada 7 Januari dengan titik kumpul di DPR RI jam 10 pagi sampai selesai," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Minggu (6/2/2022).
"Jadi kami minta dikeluarkan itu, karena MK sudah menyatakan, proses RUU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, oleh karenanya tidak layak di bahas kembali DPR dengan pemerintah," imbuhnya.
Menurut Said Iqbal, aksi unjuk rasa ini juga akan dilakukan secara serentak di 10 kota Industri. Seperti; Bandung, Semarang, Jepara, Surabaya, Makassar, Aceh, Medan, Banjarmasin dan beberapa kota lainnya.
"Kami akan jaga itu. Itu prinsip-prinsip. Kami tidak ingin menambah beban pemerintah dan rakyat Indonesia dengan meningkatnya klaster-klaster omicron," kata dia.
Baca Juga: Partai Buruh Duga Ada Akal-akalan Pemerintah dan DPR Loloskan RUU Cipta Kerja
Tag
Berita Terkait
-
Partai Buruh Duga Ada Akal-akalan Pemerintah dan DPR Loloskan RUU Cipta Kerja
-
Senin Besok, Massa Buruh Bakal Kembali Turun Ke Jalan Tolak RUU Cipta Kerja
-
Disnaker dan Serikat Buruh Keluarkan Rekomendasi Hasil Investigasi Dugaan Perbudakan Modern Bupati Langkat
-
Perusahaan Alat Medis Asal Malaysia Lakukan Kerja Paksa Buruh, Lakukan Ancaman Hingga Lembur Ekstrem
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Janji Humanis Cuma Slogan? Aksi Kasar Satpol PP Usir Tukang Es Krim di CFD Jakarta Panen Kecaman
-
Sinyal Hijau Membawa Petaka? Menelusuri Penyebab Tabrakan Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur
-
Mangkir Dua Kali, Polisi Bakal Jemput Paksa Terduga Pelaku Pemerkosa Siswi SLB Kalideres
-
'Kami Diperlakukan Seperti Hewan!' Kesaksian Relawan Indonesia yang Ditawan Militer Israel
-
Duduk Perkara Kakek Mujiran Dipenjara Gegara Laporan PTPN I, BP BUMN Bereaksi
-
Soroti Rentetan Kasus Kekerasan, Lukman Hakim Saifuddin: Kondisi Saat Ini Sangat Mencemaskan
-
Listrik Sumatra Utara Sudah Pulih 100 Persen, PLN Minta Warga Waspada Hoaks
-
Penuh Haru! 9 WNI Korban Penyekapan Israel Akhirnya Tiba di Indonesia
-
Tepis Mitos 'Lebih Aman', BPOM: 5 Juta Anak Darurat Merokok Akibat Tipu Daya Vape!
-
KUPI: Kekerasan Seksual di Pesantren Adalah Bentuk Penistaan Agama!