Suara.com - Para pemilih dengan tegas menolak rencana menjadikan Swiss negara pertama yang melarang eksperimen pada hewan. Menurut hasil voting, 79 persen pemilih tidak mendukung larangan tersebut.
Para pemilih pada Minggu (13/02) menolak wacana yang bertujuan menjadikan Swiss negara pertama yang melarang eksperimen pada hewan.
Hasilnya, 21 persen pemilih mendukung larangan pengujian hewan dan 79 persen menentang tindakan tersebut.
Pemungutan suara dibuka selama dua jam pada Minggu (13/02) pagi, di mana sebagian besar pemilih sudah memberikan suara lewat pos.
Jajak pendapat ini bagian dari sistem demokrasi langsung negara itu.
"Kami senang dengan penolakan yang jelas atas inisiatif berbahaya ini,” kata CEO grup lobi Interpharma Rene Buholzer.
"Ini menunjukkan bahwa penduduk Swiss mengakui peran sentral penelitian untuk kesehatan masyarakat dan kemakmuran di Swiss,” tambahnya.
Selain itu, pada hari yang sama para pemilih juga diminta untuk memutuskan apakah akan meningkatkan dukungan keuangan untuk media lokal dan memperketat pembatasan tembakau.
Hasil referendum bisa berdampak signifikan pada dua industri utama negara itu - sektor farmasi dan raksasa tembakau yang berkantor pusat di Swiss.
Baca Juga: Eksperimen Neuralink Elon Musk pada Monyet, Diduga Ekstrem
Apa larangan pengujian hewan?
Para pemilih diminta untuk mempertimbangkan "larangan eksperimen pada hewan dan manusia,” yang jika disahkan akan menjadikan Swiss negara pertama di dunia yang memperkenalkan tindakan tersebut.
Juru kampanye kesejahteraan hewan mengumpulkan banyak tanda tangan untuk mengajukan pertanyaan di surat suara.
Pendukung larangan tersebut mengatakan bahwa praktik itu tidak perlu dan secara etis salah, di mana praktik tersebut "tidak dapat dimaafkan”.
Mereka berpendapat para peneliti mampu menciptakan metode baru untuk menguji obat-obatan dan bahan kimia tanpa melibatkan hewan.
Penentang larangan tersebut, termasuk parlemen Swiss, mengatakan akan berdampak luas pada pengembangan dan produksi obat-obatan baru, vaksin, terapi, dan bahan kimia.
Raksasa farmasi Roche dan Novartis berpendapat bahwa pengujian pada hewan masih diperlukan untuk mengembangkan obat baru.
Mereka yang menentang juga mengatakan perusahaan besar dapat memilih untuk meninggalkan Swiss jika tindakan itu disahkan.
Sekitar 500.000 hewan - termasuk tikus, kelinci, tikus dan lainnya - dijadikan percobaan di laboratorium di Swiss setiap tahun.
Pembatasan iklan tembakau Dalam pemungutan suara lain pada Minggu (13/02), hasil referendum menunjukkan, pemilih menyetujui pembatasan lebih lanjut iklan tembakau dengan 56,6 persen mendukung.
Langkah itu akan melarang iklan tembakau dari papan reklame, acara budaya, dan iklan online.
Para pendukung mengatakan peraturan iklan tembakau yang longgar telah menghambat upaya untuk mengekang penggunaan tembakau di negara itu - di mana lebih dari 25 persen orang dewasa menggunakan produk tembakau.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, peraturan periklanan tembakau di Swiss sangat longgar.
Iklan produk tembakau secara luas legal di tingkat nasional, kecuali di TV dan radio.
Perusahaan tembakau besar memiliki kantor pusat di Swiss — termasuk perusahaan tembakau terbesar di dunia Philip Morris Internasional — dan mereka sudah lama melobi agar peraturan periklanan tetap ringan.
Para menteri telah menyusun proposal tandingan yang akan mengekang iklan dan hanya mengizinkannya secara online serta di toko-toko dan surat kabar.
Dukungan keuangan untuk media Swiss Pemilih juga menolak rencana untuk meningkatkan dukungan keuangan untuk media sebesar 54,6 persen menjadi 45,4 persen.
Sebuah undang-undang yang diusulkan berusaha mencegah penutupan lebih banyak surat kabar lokal dan stasiun radio di negara Alpine dengan memberikan paket bantuan 151 juta franc Swiss (Rp2,36 triliun).
Pemerintah berpendapat bahwa dana negara diperlukan untuk membantu perusahaan media yang kesulitan pendapatan iklannya dalam beberapa tahun terakhir dan telah berjuang dengan transisi ke media digital.
Mereka yang memilih tidak, yang didukung partai-partai sayap kanan, berargumen bahwa proposal itu akan membuang-buang uang publik dan dianggap akan menguntungkan kelompok media yang lebih besar. rw/ha (Reuters, AFP)
Berita Terkait
-
Trump Terjepit Keputusan MA, Rupiah 'Terbang' ke Rp16.802
-
Hingga Meninggal, Nizam Korban Penganiayaan Ibu Tiri Tak Tahu Ibu Kandungnya Masih Hidup
-
Peta Baru Industri EV: BEI Jadi Gelanggang Adu Kuat Raksasa Nikel Global
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Viral Pernyataan Influencer Cut Rizki Sebut Sahur Ganggu Jam Tidur, Langsung Tuai Kritik Pedas
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual
-
Nekat Jualan di Trotoar Tanah Abang, Wali Kota Ancam PKL Bandel dengan Pidana Ringan!
-
Fenomena WNI Jadi Tentara Bayaran Negara Lain, Pakar HI Ingatkan Pemerintah Soal Ini
-
Waspada Penipuan! Eks Brimob di Pasukan Rusia Ingatkan WNI Soal Link Rekrutmen Bodong
-
8 Fakta Tewasnya El Mencho, Dari Status 'Kode Merah' hingga Ancaman Perang Saudara Kartel
-
Busyro Muqoddas soal Vonis Perdana Arie: Ada Secercah Keadilan, Tapi Idealnya Bebas Murni
-
Pelihara Bandar? Kasat Narkoba Toraja Utara Diduga Terima Setoran Rp13 Juta Tiap Minggu
-
Pramono Anung Mau Sulap 153 Pasar Jakarta Jadi Destinasi Global