Suara.com - Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa junta militer masih menerima jet tempur dan kendaraan lapis baja yang digunakan untuk melawan warga sipil sejak kudeta tahun 2021.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa Cina dan Rusia termasuk di antara pihak yang mempersenjatai junta militer.
Thomas Andrews, mantan anggota kongres Amerika Serikat yang bertugas di pos independen, mengatakan pada hari Selasa (22/02) bahwa kedua negara menyediakan jet tempur dan kendaraan lapis baja kepada junta.
"Meskipun bukti kejahatan kekejaman junta militer dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan Cina terus memberikan junta militer Myanmar dengan banyak jet tempur, kendaraan lapis baja," katanya dalam sebuah pernyataan.
Andrews juga menyebut Serbia sebagai salah satu vendor senjata. "Selama periode yang sama, Serbia telah mengizinkan roket dan artileri untuk diekspor ke militer Myanmar," katanya.
Andrews meminta dewan keamanan PBB untuk menghentikan pasokan senjata.
"Seharusnya tidak dapat disangkal bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh warga sipil tidak boleh lagi ditransfer ke Myanmar,” tegasnya.
Dia juga mendesak agar akses militer ke minyak, gas, dan cadangan devisa dipotong, serta menyerukan untuk mencegah negara bagian dan sektor swasta membeli sumber daya, seperti kayu dan produk tanah jarang ketika dana disalurkan ke junta.
Bagaimana situasi di Myanmar?
Baca Juga: Kiprah Perempuan Myanmar di Barisan Depan Perang Melawan Junta
Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif, dan memicu protes nasional yang ditekan oleh pasukan dengan kekuatan mematikan.
Setidaknya 1.500 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB, yang juga mengatakan lebih dari 300.000 orang telah mengungsi.
Junta mengatakan sedang memerangi "teroris" dan menolak apa yang disebutnya campur tangan PBB. ha/pkp (AFP, Reuters)
Berita Terkait
-
Viral Spanduk 'TNI Pembunuh' di JPO Jakarta, Satpol PP: Hanya Konten, Langsung Dibongkar
-
Warga Aceh Dikeroyok di Markas Polda Metro, Mualem Berang: Polisi Harus Lindungi, Bukan Membiarkan!
-
BPR Pembangunan Nagari Bangkrut, LPS Mulai Bayarkan Klaim Simpanan Nasabah
-
Warteg di Manggarai Hangus Terbakar Usai Ledakan Gas, Kerugian Capai Rp230 Juta
-
Nuon Siap Kuasai Pasar 175 Juta Gamer dengan Ekosistem Digital Terintegrasi
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Viral Spanduk 'TNI Pembunuh' di JPO Jakarta, Satpol PP: Hanya Konten, Langsung Dibongkar
-
Warga Aceh Dikeroyok di Markas Polda Metro, Mualem Berang: Polisi Harus Lindungi, Bukan Membiarkan!
-
Warteg di Manggarai Hangus Terbakar Usai Ledakan Gas, Kerugian Capai Rp230 Juta
-
Status Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut Bikin Geger, Dewas KPK Turun Tangan
-
Efek Domino Konflik Timur Tengah, Warga Korea Selatan Panic Buying Kantong Sampah!
-
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh