Suara.com - Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa junta militer masih menerima jet tempur dan kendaraan lapis baja yang digunakan untuk melawan warga sipil sejak kudeta tahun 2021.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa Cina dan Rusia termasuk di antara pihak yang mempersenjatai junta militer.
Thomas Andrews, mantan anggota kongres Amerika Serikat yang bertugas di pos independen, mengatakan pada hari Selasa (22/02) bahwa kedua negara menyediakan jet tempur dan kendaraan lapis baja kepada junta.
"Meskipun bukti kejahatan kekejaman junta militer dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan Cina terus memberikan junta militer Myanmar dengan banyak jet tempur, kendaraan lapis baja," katanya dalam sebuah pernyataan.
Andrews juga menyebut Serbia sebagai salah satu vendor senjata. "Selama periode yang sama, Serbia telah mengizinkan roket dan artileri untuk diekspor ke militer Myanmar," katanya.
Andrews meminta dewan keamanan PBB untuk menghentikan pasokan senjata.
"Seharusnya tidak dapat disangkal bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh warga sipil tidak boleh lagi ditransfer ke Myanmar,” tegasnya.
Dia juga mendesak agar akses militer ke minyak, gas, dan cadangan devisa dipotong, serta menyerukan untuk mencegah negara bagian dan sektor swasta membeli sumber daya, seperti kayu dan produk tanah jarang ketika dana disalurkan ke junta.
Bagaimana situasi di Myanmar?
Baca Juga: Kiprah Perempuan Myanmar di Barisan Depan Perang Melawan Junta
Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif, dan memicu protes nasional yang ditekan oleh pasukan dengan kekuatan mematikan.
Setidaknya 1.500 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB, yang juga mengatakan lebih dari 300.000 orang telah mengungsi.
Junta mengatakan sedang memerangi "teroris" dan menolak apa yang disebutnya campur tangan PBB. ha/pkp (AFP, Reuters)
Berita Terkait
-
Kecemasan Kolektif Perempuan dan Beban Keamanan yang Tak Diakui
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
-
Tren Baru Gaya Hidup Urban: Olahraga Santai Penuh Warna, Dorong Kebersamaan
-
Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat
-
5 Rekomendasi Sepatu Lari Lokal Senyaman Asics Gel Kayano, Harga Mulai Rp200 Ribuan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
-
Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat
-
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Babak Baru Nasib Roy Suryo Cs Ditentukan Hari Ini?
-
Tim Forensik Polri Sita Barang Bukti Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Termasuk CCTV
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
Pemerintah Sepakat Lindungi PMI, KemenP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Para Mitra Strategis
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S