Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta buka suara ihwal wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan para pimpinan partai di koalisi. Jokowi diharapkan bisa memberi penegasan bahwa wacana itu tidak dari dirinya.
Menurut Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Deni Gunawan, hal itu memang perlu disampaikan langsung oleh Jokowi.
"Bahwa presiden memang tidak menginginkan untuk melanjutkan selama tiga periode atau perpanjangan tersebut. Dan apa yang disampaikan partai koalisi ke masyarakat itu bukan bagian dari gagasan atau ide dari presiden itu sendiri," kata Deni dalam sebuah webinar yang diselenggarakan LS-Vinus, Selasa (1/3/2022).
Ia berujar penegasan dari Jokowi menjadi penting sebagai komitmen bahwa Indonesia masih taat dengan konstitusi.
"Itu satu bentuk komitmen kita bernegara, yaitu kita menjunjung tinggi konstitusi negara kita," kata Deni.
Hal yang sama juga diharapkan Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi mengatakan bbahwa Jokowi harus bisa mengambil dan menentukan sikap terhadap wacana penundana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang bergulir.
Jokowi tidak bisa hanya diam. Melainkan harus tegas bersikap antara menerima atau menolak wacana tersebut.
"Kami berharap presiden menentukan posisinya, jangan pura pura diam, pura pura tapi mau, kami tunggu statement presiden," ujar Pangi.
Sebab kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, ujung dari wacana tersebut nantinya akan kembali kepada Jokowi itu sendiri.
Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Prabowo Subianto Menolak: Ingin Tetap Menjaga Konstitusi
"Karena itu tadi semua kembali ke pangkal, mau diperpanjang, dua tiga periode, kalau presidennya kagak mau, semuanya rencana desain tersebut akan mengalami patahan yang sama," kata Pangi.
Walau begitu, menurut Pangi tidak ada alasan atau dasar yang masuk akal dari wacana penundaan Pemilu yang digulirkan para elite partai politik (parpol).
Bahkan Pangi menilai ada kesan dari para politikus yang ingin menjebak dan menjilat demi menyenangkan Jokowi lewat wacana penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode yang mereka buat.
Karena itu, menjadi bahaya apabila Jokowi selaku Presiden ikut terpengaruh dengan bisikan dan masuk perangkap jebakan politisi.
"Politisi model begini jelas membahayakan presiden, pembisik yang sengaja mencoba menjebak presiden agar menjadi pemimpin otoritarian," kata Pangi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Terungkap: AS Siapkan Strategi Perang Jangka Panjang di Iran, Beda dari Venezuela
-
Nasib Buruh Perempuan hingga Korban MBG Jadi Sorotan Tajam API
-
API Soroti Femisida dan Bias Hukum Jelang Hari Perempuan Internasional
-
Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 3, Air Kiriman Diprediksi Terjang Jakarta Malam Ini
-
Guru SD di Jember Telanjangi 22 Siswa, Anggota DPR: Bisa Diproses Tanpa Laporan
-
Bima Arya Desak Bupati-Wakil Bupati Jember Selesaikan Konflik Elegan
-
Jelang Ramadan, Satpol PP Matraman Sita 51 Botol Miras dalam Operasi Pekat
-
Musim Hujan Picu Jalan Berlubang, Bina Marga Pasang Imbauan Keselamatan
-
Kolaborasi Penerima Bansos dan Kopdes Merah Putih, Kemensos Bantu Kadang dan Ayam Petelur
-
Golkar Target Menang Pemilu 2029, Kaderisasi Jadi Kunci Transformasi