Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta buka suara ihwal wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan para pimpinan partai di koalisi. Jokowi diharapkan bisa memberi penegasan bahwa wacana itu tidak dari dirinya.
Menurut Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Deni Gunawan, hal itu memang perlu disampaikan langsung oleh Jokowi.
"Bahwa presiden memang tidak menginginkan untuk melanjutkan selama tiga periode atau perpanjangan tersebut. Dan apa yang disampaikan partai koalisi ke masyarakat itu bukan bagian dari gagasan atau ide dari presiden itu sendiri," kata Deni dalam sebuah webinar yang diselenggarakan LS-Vinus, Selasa (1/3/2022).
Ia berujar penegasan dari Jokowi menjadi penting sebagai komitmen bahwa Indonesia masih taat dengan konstitusi.
"Itu satu bentuk komitmen kita bernegara, yaitu kita menjunjung tinggi konstitusi negara kita," kata Deni.
Hal yang sama juga diharapkan Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi mengatakan bbahwa Jokowi harus bisa mengambil dan menentukan sikap terhadap wacana penundana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang bergulir.
Jokowi tidak bisa hanya diam. Melainkan harus tegas bersikap antara menerima atau menolak wacana tersebut.
"Kami berharap presiden menentukan posisinya, jangan pura pura diam, pura pura tapi mau, kami tunggu statement presiden," ujar Pangi.
Sebab kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, ujung dari wacana tersebut nantinya akan kembali kepada Jokowi itu sendiri.
Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Prabowo Subianto Menolak: Ingin Tetap Menjaga Konstitusi
"Karena itu tadi semua kembali ke pangkal, mau diperpanjang, dua tiga periode, kalau presidennya kagak mau, semuanya rencana desain tersebut akan mengalami patahan yang sama," kata Pangi.
Walau begitu, menurut Pangi tidak ada alasan atau dasar yang masuk akal dari wacana penundaan Pemilu yang digulirkan para elite partai politik (parpol).
Bahkan Pangi menilai ada kesan dari para politikus yang ingin menjebak dan menjilat demi menyenangkan Jokowi lewat wacana penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode yang mereka buat.
Karena itu, menjadi bahaya apabila Jokowi selaku Presiden ikut terpengaruh dengan bisikan dan masuk perangkap jebakan politisi.
"Politisi model begini jelas membahayakan presiden, pembisik yang sengaja mencoba menjebak presiden agar menjadi pemimpin otoritarian," kata Pangi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
Viral Pedofil WN Jepang di Indonesia: Lecehkan WNI, Sebarkan Penyakit Menular Seksual
-
Warga Jakarta Catat! CFD Rasuna Said Rehat Sejenak, Bakal Comeback Lebih Kece di Juni 2026
-
Tito Karnavian Dampingi Prabowo Luncurkan Operasional 1.061 KDKMP di Jawa Timur
-
Kepala BPKP Gemetar Lapor Korupsi di Lingkaran Presiden, Prabowo: Mau Orang Saya, Tidak Ada Urusan!
-
Ketua RW Sebut Bukan Warga Lokal, Siapa Belasan Orang yang Keroyok Dico hingga Tewas di Grogol?
-
Pernyataan Prabowo Bikin Riuh, Sebut 'Mbak Titiek' Pusing Gara-gara Dolar
-
Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Tak Perlu Khawatir Soal Dolar
-
AS Takut Disadap? Rombongan Trump Buang Semua Barang China Sebelum Naik Air Force One
-
Usai Temui JK, Anies Baswedan Beri Komentar Santai Terkait Putusan MK Soal IKN
-
Ray Rangkuti: DPN Dinilai Perkuat Dominasi Militer di Ruang Sipil