Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta buka suara ihwal wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan para pimpinan partai di koalisi. Jokowi diharapkan bisa memberi penegasan bahwa wacana itu tidak dari dirinya.
Menurut Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Deni Gunawan, hal itu memang perlu disampaikan langsung oleh Jokowi.
"Bahwa presiden memang tidak menginginkan untuk melanjutkan selama tiga periode atau perpanjangan tersebut. Dan apa yang disampaikan partai koalisi ke masyarakat itu bukan bagian dari gagasan atau ide dari presiden itu sendiri," kata Deni dalam sebuah webinar yang diselenggarakan LS-Vinus, Selasa (1/3/2022).
Ia berujar penegasan dari Jokowi menjadi penting sebagai komitmen bahwa Indonesia masih taat dengan konstitusi.
"Itu satu bentuk komitmen kita bernegara, yaitu kita menjunjung tinggi konstitusi negara kita," kata Deni.
Hal yang sama juga diharapkan Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi mengatakan bbahwa Jokowi harus bisa mengambil dan menentukan sikap terhadap wacana penundana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang bergulir.
Jokowi tidak bisa hanya diam. Melainkan harus tegas bersikap antara menerima atau menolak wacana tersebut.
"Kami berharap presiden menentukan posisinya, jangan pura pura diam, pura pura tapi mau, kami tunggu statement presiden," ujar Pangi.
Sebab kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, ujung dari wacana tersebut nantinya akan kembali kepada Jokowi itu sendiri.
Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Prabowo Subianto Menolak: Ingin Tetap Menjaga Konstitusi
"Karena itu tadi semua kembali ke pangkal, mau diperpanjang, dua tiga periode, kalau presidennya kagak mau, semuanya rencana desain tersebut akan mengalami patahan yang sama," kata Pangi.
Walau begitu, menurut Pangi tidak ada alasan atau dasar yang masuk akal dari wacana penundaan Pemilu yang digulirkan para elite partai politik (parpol).
Bahkan Pangi menilai ada kesan dari para politikus yang ingin menjebak dan menjilat demi menyenangkan Jokowi lewat wacana penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode yang mereka buat.
Karena itu, menjadi bahaya apabila Jokowi selaku Presiden ikut terpengaruh dengan bisikan dan masuk perangkap jebakan politisi.
"Politisi model begini jelas membahayakan presiden, pembisik yang sengaja mencoba menjebak presiden agar menjadi pemimpin otoritarian," kata Pangi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Menkeu: Ada Rp1,51 Triliun Siap Pakai untuk Pemulihan Bencana, BNPB Segera Ajukan Sebelum Hangus!
-
KSAD Ungkap Perjuangan TNI Kerja 24 Jam di Aceh: Pakai Dana Swadaya, yang Penting Jalan Tersambung!
-
Malioboro Bakal Disterilkan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Tugu Jogja saat Malam Pergantian Tahun
-
Menhub Pastikan Bandara dan Pelabuhan Aceh Aman, Tapi Jalur Kereta Api Rusak Parah Disapu Air
-
Menteri PU Percepat Pemulihan Aceh: Kerja 24 Jam, Program Padat Karya, hingga Pembangunan Bendungan
-
Meriah! Suara.com Bareng Accor Sambut Tahun Baru 2026 dengan Kompetisi Dekorasi Kue
-
Gaji Sopir MBG Lebih Tinggi dari Guru Honorer, JPPI: Lebih Rasional Jadi Sopir!
-
Jembatan Bailey Lawe Mengkudu Fungsional, Akses Gayo Lues-Aceh Tenggara Kembali Lancar
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025, Irwasum: Sanksi Adalah 'Gigi' Pengawasan