Santer Kabar Makin Dekat Masuk Kabinet Jokowi-Maruf, Akankah PAN Disambut Baik Partai Koalisi?

Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut sudah berbicara dengan Presiden Jokowi terkait kocok ulang kabinet. PAN nantinya disebut juga akan mendapat jatah menteri apabila reshuffle terlaksana.

Menanggapi kabar tersebut, lalu bagaimana tanggapan partai di koalisi pemerintah apabila Jokowi memberikan jatah menteri ke PAN?

Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan hal itu tidak masalah. PKB tidak mempermasalahan apabila nantinya ada menteri di kabinet yang berasal dari PAN.

"Enggak masalah," kata Faisol kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Menurut Faisol, keberadaan PAN di kabinet justru berdampak positif karena memiliki tambahan kekuatan.

"Koalisi itu tujuannya mewujudkan visi pembangunan secara bersama-sama. Bagus kalau ada tambahan kekuatan," kata Faisol.

Sementara itu, Waketum PPP Arsul Sani juga mengatakan hal senada. Ia berujar bahwa PPP tidak keberatan apabila PAN turut masuk kabinet.

"Kami tidak keberatan. Yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujar Arsul.

Hanya saja, diakui Arsul memang ada aspirasi dari internal PPP terkait bergabungnya PAN di kabinet. Hal itu tidak terlepas dari posisi PAN di Pilpres 2019 yang bukan merupakan partai pengusung dan pendukung Jokowi-Maruf Amin. 

Baca Juga: Cak Imin Sebut Jokowi Akan Setuju Pemilu Ditunda jika Parpol Kompak, Politisi PKS Beri Tanggapan Menohok

"Namun memang ada perasaan lah di internal PPP. Pak ini kan waktu pilpres lalu partai yang secara posisioning politik itu bersebrangan dengan kita, lalu selesai, kemudian masuk dalam pemerintahan dan kemudian mendapat posisi yang sama dengan kita," kata Arsul.

"Kemudian komentarnya teman-teman PPP kok kasihan banget pak PPP itu yang sudah habis-habisan. Kalau istilah internal itu berdarah-darah, dan kemudian juga berhadapan dengan orang yang tadinya dalam posisi di pilpres itu berhadap-hadapan tapi pada akhirnya sama," sambungnya.

Namun begitu, menurut Arsul terkait reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Arsul menilai hal-hal masa lalu tersebut sebaiknya tidak diungkit kembali. 

"Saya kira bagi PPP lebih penting untuk menatap ke depan lah menghadapi Pemilu 2024 ketimbang katakanlah menggugat hal-hal seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, beredar informasi menyebutkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle kabinet. 

Menanggapi informasi itu, Zulhas sapaan akrab Wakil Ketua MPR ini membantah informasi terkait dirinya.