Suara.com - Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi Hendri Satrio blak-blakan meminta agar Pemilu 2024 bisa dipercepat.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hal itu untuk merespons tiga ketua umum partai politik yang menggaungkan penundaan pemilu.
Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik menggaungkan usul agar Pemilu 2024 bisa dimundurkan, setidaknya selama satu atau dua tahun.
Ketiga ketua umum partai tersebut, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
"Kalau mereka bisa mengajukan penundaan pemilu, tentu saja harus menghargai jika ada rakyat yang meminta pemilu dipercepat," jelas Hendri Satrio dilansir wartaekonomi, Selasa (8/3).
Selain itu, menurut Hendri Satrio, para ketua umum parpol yang ingin menunda pemilu harus menanggung akibat yang lebih parah, jika berhasil menggolkan keinginannya tersebut untuk memundurkan pemilu.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi satu-satunya sosok yang akan ditarik dua pihak dalam kegaduhan ini.
"Harus sama perlakuannya, jangan sampai ada yang dianggap melanggar atas nama demokrasi. Kalau ada usulan penundaan, berarti usulan mempercepat harus dihargai juga," ungkapnya.
Dirinya lantas memberi apresiasi yang tinggi untuk para ketua umum partai politik yang tidak terpengaruh dengan usulan penundaan pemilu.
Baca Juga: Muncul Isu Reshuffle Kabinet, PAN Diduga Bakal Dapat Posisi Ini
"Saya acungi jempol untuk PDIP, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan Partai NasDem, yang belum terpengaruh dengan usulan itu," beber Hendri Satrio.
Menurutnya, partai-partai yang tidak terpengaruh dengan usulan untuk mengundur jadwal pencoblosan sama dengan tegak lurus terhadap konstitusi.
"Mereka masih tegak lurus dengan konstitusi. Jadi, enggak perlu bercanda tentang memundurkan pemilu lagi. Karena hal itu enggak lucu sama sekali," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Gaduh Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Hargai yang Minta Dipercepat!
-
Klaim Ogah Campuri soal Isu PAN Masuk Kabinet, Gerindra: Tergantung Presiden, Butuh Atau Enggak
-
Soal Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Kalau Tak Dibatasi Bisa Melahirkan Tragedi Seperti Era Bung Karno dan Soeharto
-
Sebut Sikap Presiden soal Penundaan Pemilu Sudah Jelas, Ketua DPD Singgung Kabar yang Terus Digoreng
-
Muncul Isu Reshuffle Kabinet, PAN Diduga Bakal Dapat Posisi Ini
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Video Penjemputan Tiga Orang yang Diduga Pejabat Disdik Lubuklinggau Viral, Ada Apa?
-
BRI Tinjau Posko BRI Peduli dan Dapur Umum Untuk Korban Gempa NTT
-
BRI Perluas Dukungan Pascagempa NTT, Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum Disiapkan
-
Bantu Warga Terdampak Gempa NTT, BRI Bangun Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
Kanker Paru Masih Mematikan, Navigasi Pasien Dibutuhkan untuk Pangkas Waktu Pengobatan
-
Percepat Pemulihan Pascagempa NTT, BRI Peduli Siapkan Posko Logistik dan Dapur Umum
-
BRI Peduli Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa NTT, Tiga Posko Logistik Disiapkan
-
Transaksi Judol Rp2,68 Miliar Terdeteksi di Keluarga Penerima Bansos Jawa Barat
-
Direksi BRI Turun Langsung Pantau Penanganan Gempa NTT dan Kesiapan Posko BRI Peduli