Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan para pengusul penundaan pemilu "seperti keledai-keledai politik."
"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja," kata Busyro dalam sebuah diskusi, Rabu (16/3/2022).
Dimunculkannya isu penundaan pemilu, menurut Busyro menggambarkan tidak pernah belajar dari sejarah.
"Ini sekaligus menunjukkan bahwa oligarki kita oligarki yang berada dalam tekanan oligarki bisnis-bisnis gelap dan oligarki politik yang kumuh adat," kata ketua PP Muhammadiyah.
Wacana penundaan pemilu, menurut Busyro bukan keinginan masyarakat.
"Yang saya ingin kemukakan, ini menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik demi tujuan pengawetan kekuasan oleh elite parpol dan kalangan Presiden Jokowi di istana sana. Kedua apa makna nafsu menunda pemilu, ini bisa saya sebutkan terjadinya krisisi intuisi dan akal budi pemegang birokrasi di negeri ini, termasuk elite parpol," kata dia.
Isu penundaan pemilu, kata Busyro, harus dihentikan karena tidak memiliki alasan yang kuat.
"Yang saya simpulkan, tidak ada alasan moral sama sekali untuk melakukan gerakan-gerakan, bahkan harus disetop gerakan-gerakan politik kumuh itu dengan dalih apapun juga. Apalagi pasti akan diikuti suap-suap yang unlimited jumlahnya untk membiayai nafsu politik menunda pemilu," kata Busyro.
Dia mengatakan jangan sampai juga pemerintah memaksakan kehendak untuk menunda pemilu.
Baca Juga: Politikus PDIP Curiga Ada Sosok di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024
"Dalam situasi seperti ini, tentu kita juga sangat concern tuk mengembalikan marwah negara, perlindungan kepada rakyat, dan sepatutnya elemen-elemen masyarakat sipil, di perguruan tinggi, ormas keagamaan, NGO, itu dengan tegas bismillah menyatakan penolakan terhadap ide-ide kumuh tersebut untuk menunda pemilu," kata dia.
Pengalaman pemilu pada masa lalu, kata dia, mesti menjadi pembelajaran.
"Ide minunda pemilu untuk apa dan siapa? Mari kita perhatikan bahwa dari pemilu ke pemilu, itu sesungguhnya kan kita diberi pelajaran dan jangan sampai kita gagal memahami pelajaran itu, yaitu UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada, itu sesungguhnya hanya merupakan pesta demokrasi yang sifatnya kayak perjudian politik," katanya.
Isu penundaan pemilu kembali mengemuka setelah disampaikan sejumlah politikus dan disambut pejabat negara.
Mereka beralasan penundaan pemilu untuk kepentingan ekonomi.
Tapi isu penundaan pemilu ditentang keras oleh sejumlah kalangan.
Berita Terkait
-
Muhammadiyah Ikut Kritik: Bukan Tugas Tentara Amankan Kejaksaan, Secara Moral Perintah Harus Ditarik
-
PP Muhammadiyah Bicara soal Polemik Ijazah Palsu Jokowi: Kita Hargai, Asal...
-
Ada Busro Muqoddas dan Komaruddin Hidayat, Ini 9 Nama Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028
-
Diberi Lahan Bekas, PP Muhammadiyah Buka Peluang Kembalikan Izin Tambang ke Pemerintah
-
Busyro Muqoddas Ungkap Banyak Masalah Jika Muhammadiyah Terima Lahan Tambang Bekas dari Pemerintah
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya