Suara.com - Ketua Relawan Bala Anies Baswedan, Sismono Laode membalas kritikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.
Diketahui, Gilbert Simanjuntak menyebut panitia Formula E seperti sopir bajaj.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Laode mengatakan bahwa semua informasi mengenai Formula E telah disampaikan.
"Dikatakan tidak memiliki keterbukaan informasi tidak jelas dasarnya apa, wong semua informasi terkait Formula E itu kan sudah disampaikan," ujar Laode, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).
Tak hanya itu, Laode mengatakan Pemprov DKI Jakarta baru saja mendapatkan predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIKAP) 2021.
Kemudian Laode menyebut, logika cacat apabila Pemerintah DKI Jakarta dikatakan tidak akuntabilitas.
"Apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta kalau dikatakan tidak akuntabilitas itu pasti logikanya cacat," tandasnya.
Lebih lanjut, Laode menyinggung soal kritikan Gilbert Simanjuntak mengenai sopir bajaj.
Laode menyebut secara tak langsung perkataan Gilbert menunjukkan cara berpikir dirinya sendiri.
Baca Juga: Diduga Dicopot Gegara Doakan Anies Presiden, Taufik: Waktu Doain Saya sebagai Ketum KAHMI
"Ini menunjukkan cara berpikir Pak Gilbert juga, logika sopir bajai yang dipakai. Kalau misalnya Pak Gilbert tidak ingin jadi sopir bajai, jadi sopir taksi saja beliau," jelasnya.
Laode juga menyoroti kritik terkait jumlah kursi penonton. Ia menegaskan hal tersebut telah dijelaskan oleh Ketua Panitia OC Ahmad Sahroni.
Laode memberikan rekomendasi agar Gilbert Simanjuntak mengundang langsung panitia yang terlibat dalam persiapan Formula E.
"Anda kan punya kewenangan sebagai anggota DPRD. Undang panitia, tanyakan di sana, bukan secara umum, kan bisa. Ini belum ditanya kok sudah disampaikan di publik? Aneh-aneh saja," bebernya.
"Kita berharap Pak Gilbert sekarang segera pesan tiket, nanti kehabisan. Ajak juga teman-teman lain beli tiket, jadi bersama-sama kita menonton. Kalau nanti ada kekurangan, ya sudah beri masukan. Kalau misalnya nanti bagus, ya katakan bagus, jangan dikatakan tidak bagus. Ini yang harus kita utamakan," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Beserta Jajaran Pemprov Salurkan Zakat Melalui Baznas DKI
-
Tingkat Kemacetan di Jakarta Meningkat, Gilbert PDIP: Anies Lakukan Pembohongan Publik
-
Tampik Harga Tiket Formula E Lebih Mahal dari Negara Lain, Jakpro: Kita Belum Tetapkan Harga
-
Diduga Dicopot Gegara Doakan Anies Presiden, Taufik: Waktu Doain Saya sebagai Ketum KAHMI
-
Disebut Beda dari Kandidat Lain, Anies Baswedan Dinilai Bisa Guncang Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional